JAKARTA - Transformasi ekonomi biru di Indonesia kini mendapat dorongan signifikan melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan 11 mitra pembangunan.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan ekonomi biru berjalan optimal, program-program kementerian sesuai ketentuan, serta manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat pesisir dan pelaku perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci sukses program ekonomi biru, terutama melalui pengembangan Ocean Big Data.
“Ini harus jadi perhatian teman-teman NGO untuk memastikan data yang valid dan akurat,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu. Data yang akurat diyakini akan memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti dan meningkatkan efektivitas program KKP di lapangan.
Ke-11 mitra pembangunan yang terlibat meliputi Indonesia Tuna Consortium, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Destructive Fishing Watch Indonesia, WWF Indonesia, serta enam lembaga lain yang memiliki fokus pada kelestarian laut, penguatan kapasitas nelayan, dan pengembangan perikanan tangkap berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menyatakan kontribusi mitra pembangunan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pendampingan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penguatan riset ilmiah, hingga fasilitasi pembiayaan berkelanjutan. “Salah satu komitmen teman-teman NGO ini yang paling krusial saat ini adalah program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya. Program KNMP sendiri bertujuan memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut.
Dukungan para mitra dituangkan dalam dokumen resmi sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, adil, dan modern. Lima pilar komitmen disepakati untuk menegaskan peran setiap mitra dalam mendukung ekonomi biru:
Pertama, mendorong penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, serta strategi pemanfaatan sumber daya ikan yang menjaga kelestarian ekosistem laut dan menjamin keadilan dalam pemanfaatannya.
Kedua, meningkatkan kapasitas nelayan melalui perbaikan tata kelola dan pengembangan sistem pencatatan serta pemantauan perikanan yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan profesionalisme nelayan.
Ketiga, menerapkan inovasi dan teknologi ramah lingkungan serta memperkuat infrastruktur yang mendukung pengelolaan perikanan tangkap modern. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan metode penangkapan ikan yang efisien dan minim dampak negatif terhadap ekosistem laut.
Keempat, memfasilitasi kerja sama dan investasi berkelanjutan yang memberikan manfaat bersama, baik bagi kesejahteraan nelayan maupun kelestarian lingkungan laut. Model kerja sama ini diharapkan menarik partisipasi sektor swasta dan lembaga internasional untuk mendukung program ekonomi biru.
Kelima, mendukung program KNMP melalui pendampingan masyarakat, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi pemasaran hasil tangkapan. Dengan demikian, nelayan tidak hanya mendapatkan pelatihan teknis, tetapi juga akses pasar yang lebih luas sehingga pendapatan meningkat secara berkelanjutan.
Penandatanganan dan penyerahan komitmen dilakukan oleh perwakilan mitra kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP di Bali pada Selasa (6/10), bertepatan dengan peringatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka HUT ke-26 KKP. Momen ini sekaligus menjadi simbol sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak untuk memperkuat pengelolaan perikanan tangkap yang modern dan berkelanjutan.
Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga mendorong transformasi digital di sektor kelautan dan perikanan. Dengan pengelolaan berbasis data, pemantauan kuota, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan, program ekonomi biru di Indonesia diharapkan dapat menjadi contoh keberhasilan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.
Para mitra pembangunan KKP menegaskan komitmen mereka untuk terus mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru, baik melalui program-program teknis maupun penguatan kapasitas masyarakat pesisir. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perikanan yang berkelanjutan, modern, dan inklusif, sekaligus menjadi tonggak penting bagi pertumbuhan ekonomi biru nasional.