JAKARTA - Pemerintah Indonesia semakin memperkuat sinergi antar kementerian untuk membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Upaya ini juga bertujuan meningkatkan perlindungan khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral.
Upaya ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri P2MI Mukhtarudin, Rabu, 8 Oktober 2025 di Jakarta.
Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kompetensi, pelatihan vokasi, dan perlindungan pekerja migran di sektor energi.
Selain itu, nota ini juga mengatur pertukaran data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, serta diseminasi peluang kerja di luar negeri bagi tenaga kerja Indonesia di bidang energi.
Arahan Presiden dan Peran Strategis Kementerian ESDM
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar pekerja migran Indonesia memiliki keterampilan dan daya saing tinggi di pasar global yang semakin kompetitif.
"Kementerian P2MI ini adalah kementerian perjuangan yang membuka jalan untuk putra-putri bangsa dalam mendapatkan pekerjaan di luar negeri, dengan skill yang mumpuni, yang tidak kalah saing dengan pekerja lainnya," ungkap Bahlil dalam keterangannya.
Bahlil menyebut sinergi ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperluas lapangan kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Dengan memfasilitasi pelatihan dan peningkatan skill, tenaga kerja Indonesia diharapkan dapat menempati posisi yang baik dan memperoleh penghasilan yang layak di pasar global.
"Lapangan pekerjaan ini tidak hanya domestik, tapi juga kita harus mampu mengirim tenaga kerja ke luar negeri dengan skill yang cukup. Kalau skillnya cukup, pasti dihargai pendapatannya itu bagus dan posisinya pun bagus," jelas Bahlil.
Optimalisasi Fasilitas Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi
Sebagai bagian dari dukungan penuh, Kementerian ESDM membuka akses pemanfaatan fasilitas pelatihan yang dimiliki oleh balai-balai latihan di sektor pertambangan dan minyak dan gas bumi. Fasilitas ini dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri.
"Kita punya balai-balai latihan di sektor pertambangan dan oil and gas, silakan dipakai, fasilitasnya dipakai. Tujuannya apa? Meningkatkan skill dari calon tenaga kerja kita yang nanti kita kirim ke luar," jelas Bahlil.
Peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi yang terintegrasi ini menjadi kunci agar pekerja migran dapat memenuhi standar industri energi internasional. Dengan demikian, mereka tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing lain di pasar global.
Sinergi Antar Kementerian dengan Fokus Vokasi dan Pelatihan Teknis
Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa kerja sama ini adalah sinergitas yang efektif antar kementerian, yang masing-masing memiliki lembaga vokasi dan kapasitas pelatihan teknis yang mumpuni.
Menurut Mukhtarudin, Kementerian ESDM memiliki tujuh vokasi yang dikelola secara profesional, yaitu lima dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas, Geominerba, Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Aparatur, dan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah.
Selain itu, terdapat dua politeknik yang berperan penting dalam mencetak tenaga kerja siap pakai.
"Kementerian ESDM memiliki tujuh vokasi, yaitu lima dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas, Geominerba, Ketenagalistrikan dan EBTKE, Aparatur, dan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, dan dua Politeknik," ujar Mukhtarudin.
Ia optimistis bahwa kolaborasi ini dapat memperkuat ekosistem penempatan pekerja migran di sektor energi melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri, sehingga sesuai dengan standar dan tuntutan pasar kerja global.
Detail Nota Kesepahaman dan Rencana Tindak Lanjut
Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian P2MI berlaku selama lima tahun sejak penandatanganan.
Untuk implementasi yang lebih terstruktur, dalam enam bulan setelah MoU ini akan disusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh pejabat tinggi madya dari kedua kementerian.
Seluruh biaya pelaksanaan program pelatihan dan pemberdayaan pekerja migran akan dibebankan sesuai tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga tidak menjadi beban berlebihan pada salah satu kementerian.
Penetapan mekanisme pelaksanaan yang jelas diharapkan membuat program ini berjalan efektif dan terukur, dengan manfaat maksimal bagi calon pekerja migran Indonesia di sektor energi.
Harapan Pemerintah untuk Pekerja Migran dan Ketahanan Energi Nasional
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap para pekerja migran di sektor energi tidak hanya memperoleh pelatihan dan peningkatan keterampilan, tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang maksimal.
Peningkatan kompetensi PMI diharapkan berkontribusi langsung pada penguatan ketahanan energi nasional, karena tenaga kerja terampil juga dapat mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan energi yang lebih optimal.
Selain itu, perlindungan yang baik terhadap pekerja migran menjadi prioritas agar mereka bisa bekerja dengan aman dan nyaman di negara tujuan, serta membawa manfaat positif bagi perekonomian Indonesia.
Perluasan Kerja Sama ke Sektor Industri dan UMKM
Tidak hanya terbatas di sektor energi, Kementerian P2MI juga menandatangani nota kesepahaman serupa dengan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Koperasi dan UKM.
Langkah ini dilakukan untuk memperluas pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja di sektor industri dan usaha kecil menengah.
Dengan demikian, pelatihan vokasi dan program peningkatan keterampilan tenaga kerja dapat menjangkau lebih luas sektor-sektor strategis lain yang juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Sinergi lintas kementerian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan siap bersaing di kancah global.
Langkah Strategis Menuju SDM Unggul dan Energi Mandiri
Sinergi antara Kementerian ESDM dan Kementerian P2MI merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi, perlindungan, dan peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia, khususnya di sektor energi.
Dengan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, pemanfaatan fasilitas pelatihan yang ada, serta penguatan perlindungan hukum dan sosial, PMI sektor energi diharapkan mampu berkontribusi signifikan pada penguatan ketahanan energi nasional dan daya saing global.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan berdaya saing tinggi di era globalisasi.