JAKARTA - Dorongan pembenahan tata kelola logistik nasional kembali menguat seiring meningkatnya peran sektor logistik dalam perekonomian Indonesia. Di tengah tingginya aktivitas distribusi barang dan jasa, wacana pembentukan Badan Logistik Nasional (BLN) dinilai semakin mendesak untuk segera direalisasikan guna menciptakan sistem logistik yang lebih terintegrasi dan efisien.
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai, keberadaan BLN akan menjadi fondasi penting dalam memperbaiki ekosistem logistik nasional yang selama ini masih terfragmentasi. Dengan pembentukan lembaga khusus tersebut, pemerintah diharapkan memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mengoordinasikan kebijakan lintas sektor dalam bidang logistik.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), perputaran ekonomi dari sektor logistik di Indonesia mencapai Rp400 triliun. Angka tersebut mencerminkan besarnya kontribusi logistik terhadap perekonomian nasional, sekaligus menegaskan pentingnya pengelolaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Peran Strategis Sektor Logistik
Sektor logistik memiliki peran vital dalam menopang aktivitas ekonomi, mulai dari distribusi bahan pokok hingga mendukung kelancaran perdagangan dan industri. Setiap gangguan dalam rantai logistik berpotensi berdampak luas, baik terhadap stabilitas harga maupun kelancaran pasokan barang.
Dalam konteks tersebut, pembentukan Badan Logistik Nasional dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh proses logistik berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Kehadiran BLN diharapkan mampu menjadi simpul koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha logistik.
Dorongan dari Pelaku Industri
ALFI secara terbuka mendorong pemerintah untuk segera mewujudkan BLN. Organisasi ini menilai, selama ini tata kelola logistik nasional masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tumpang tindih regulasi dan kurangnya koordinasi antarlembaga.
Dengan adanya BLN, diharapkan kebijakan logistik dapat dirumuskan secara lebih terpadu, sehingga mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing nasional. Hal ini menjadi penting mengingat logistik merupakan salah satu faktor kunci dalam efisiensi distribusi barang di dalam negeri.
Ekosistem Logistik Nasional
Ekosistem logistik nasional mencakup berbagai elemen, mulai dari transportasi darat, laut, dan udara, hingga pergudangan dan jasa pengiriman. Tanpa koordinasi yang kuat, setiap elemen berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan menghambat efisiensi secara keseluruhan.
Pembentukan BLN diharapkan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Dengan satu badan yang fokus mengelola dan mengoordinasikan sektor logistik, pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan pasar.
Nilai Ekonomi yang Signifikan
Data Bappenas yang mencatat perputaran ekonomi sektor logistik mencapai Rp400 triliun menunjukkan besarnya potensi sektor ini. Nilai tersebut mencerminkan aktivitas distribusi barang yang masif, baik untuk kebutuhan domestik maupun perdagangan internasional.
Besarnya nilai ekonomi tersebut juga menjadi alasan utama mengapa tata kelola logistik perlu dibenahi secara serius. Tanpa sistem yang efisien, potensi ekonomi yang besar tersebut berisiko tidak termanfaatkan secara optimal.
Urgensi Pembentukan BLN
Dorongan percepatan pembentukan BLN tidak lepas dari kebutuhan akan kebijakan logistik yang lebih terarah. Dalam situasi ekonomi yang dinamis, sektor logistik dituntut mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pola konsumsi dan distribusi.
ALFI berharap, BLN nantinya dapat berperan sebagai pengarah kebijakan sekaligus pengawas implementasi strategi logistik nasional. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan pelaku usaha dan kepentingan nasional.
Konteks Aktivitas Logistik di Lapangan
Aktivitas logistik yang padat tergambar dari berbagai fasilitas distribusi, termasuk di kawasan bandara. Petugas tampak bersiap melakukan pemeriksaan volume paket logistik di FedEx Gateway Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Gambaran tersebut menunjukkan tingginya arus barang yang keluar dan masuk melalui jalur udara, sekaligus menegaskan pentingnya sistem logistik yang tertata dengan baik untuk mendukung kelancaran distribusi.
Harapan Terhadap Pemerintah
Dengan dorongan yang terus disampaikan oleh pelaku industri, pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat pembentukan Badan Logistik Nasional. Keberadaan BLN dinilai akan menjadi titik awal pembenahan tata kelola logistik nasional secara menyeluruh.
ALFI berharap, BLN nantinya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak reformasi logistik nasional. Dengan tata kelola yang lebih baik, sektor logistik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian Indonesia.