JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengajukan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk melakukan revitalisasi tambak garam yang terdampak oleh bencana banjir di Sumatra.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi pada tambak garam di Aceh sudah didata dan akan dimasukkan dalam skema pemulihan yang lebih luas. Pemulihan tersebut juga mencakup subsektor lain di bawah kewenangan KKP yang juga terkena dampak banjir.
Menurut Koswara, sektor tambak garam bukan satu-satunya yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Selain tambak garam, sektor lain seperti tambak ikan dan usaha perikanan lainnya juga mengalami kerusakan signifikan akibat bencana ini.
KKP sedang menunggu persetujuan dari DPR untuk mendapatkan tambahan anggaran yang diajukan, yang diharapkan bisa mendukung perbaikan infrastruktur yang rusak dan membantu para petambak garam serta nelayan agar dapat kembali beroperasi secara optimal.
Revitalisasi tambak garam di Aceh merupakan bagian dari upaya KKP untuk mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana.
Koswara menambahkan bahwa total anggaran yang diperlukan untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatra adalah sekitar Rp1,71 triliun, dengan porsi Rp25 miliar dikhususkan untuk tambak garam.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen KKP untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak dan mendukung pemulihan ekonomi di daerah terdampak.
KKP Fokus pada Pemulihan Infrastruktur Perikanan dan Usaha Nelayan
Sejalan dengan usulan anggaran yang diajukan untuk revitalisasi tambak garam, KKP juga memfokuskan pemulihan pada infrastruktur perikanan yang rusak akibat bencana banjir.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa estimasi anggaran yang diperlukan untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatra mencapai Rp1,71 triliun.
Anggaran ini akan digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana perikanan serta memberikan bantuan kepada nelayan dan pembudidaya ikan agar dapat kembali berproduksi.
Trenggono menekankan bahwa selain rehabilitasi infrastruktur, KKP juga akan memberikan bantuan sarana usaha perikanan untuk memastikan nelayan dan pembudidaya ikan dapat melanjutkan aktivitas mereka.
Hal ini penting untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. Banjir yang melanda beberapa provinsi di Sumatra telah menimbulkan kerugian besar, baik dari segi fisik maupun ekonomi. Oleh karena itu, pemulihan yang cepat dan tepat sasaran menjadi prioritas utama.
Koswara menambahkan bahwa KKP tidak hanya bertugas untuk memperbaiki kerusakan yang ada, tetapi juga untuk memitigasi dampak jangka panjang dari bencana tersebut.
Dengan menyediakan bantuan yang sesuai dan memperbaiki infrastruktur yang rusak, KKP berharap dapat mempercepat proses pemulihan dan memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan tetap dapat mendukung perekonomian lokal secara berkelanjutan.
Pemulihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sektor perikanan terhadap bencana di masa depan.
Pemulihan Tambak Garam Aceh di Tengah Krisis Sektor Perikanan
Kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir di Aceh sangat mempengaruhi sektor tambak garam, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak warga di wilayah tersebut.
Sekitar 30.723 hektare tambak garam di Aceh dilaporkan terkena dampak banjir, dengan kerusakan pada fasilitas dan produksi yang cukup parah.
Sebagai respons terhadap hal ini, KKP mengajukan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk membantu revitalisasi tambak garam yang rusak, sehingga produksi garam dapat kembali berjalan seperti sedia kala.
Banjir yang melanda Sumatra juga memberikan dampak besar terhadap sektor perikanan, dengan lebih dari 8.000 nelayan dan lebih dari 3.600 kapal mengalami kerusakan atau kehilangan.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemulihan yang cepat dan menyeluruh bagi sektor kelautan dan perikanan. KKP menilai bahwa revitalisasi tambak garam hanya merupakan salah satu bagian dari program pemulihan yang lebih besar, yang melibatkan berbagai subsektor dalam lingkup KKP.
Revitalisasi tambak garam di Aceh juga sejalan dengan program pemerintah yang lebih luas dalam pemulihan sektor kelautan dan perikanan setelah bencana. Upaya ini mencakup rehabilitasi infrastruktur yang rusak, penyediaan sarana produksi bagi nelayan, serta dukungan untuk pembudidaya ikan.
Melalui kebijakan yang tepat dan anggaran yang cukup, KKP berharap dapat memulihkan sektor ini dalam waktu yang relatif singkat, sehingga perekonomian daerah yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan dapat segera pulih.
KKP Ajukan Anggaran Rp1,71 Triliun untuk Pemulihan Sektor Kelautan
Pada tahun 2026, KKP mengajukan anggaran sebesar Rp1,71 triliun untuk mendukung pemulihan sektor kelautan dan perikanan yang terdampak bencana banjir di Sumatra.
Anggaran ini digunakan untuk memperbaiki infrastruktur perikanan yang rusak, serta memberikan bantuan kepada nelayan dan pembudidaya ikan agar mereka dapat kembali berproduksi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa dana tersebut diperlukan agar pemulihan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Banjir yang melanda wilayah Sumatra telah menyebabkan kerusakan besar pada sektor kelautan dan perikanan, dengan ribuan nelayan dan pembudidaya ikan terdampak langsung.
Selain itu, lebih dari 30.000 hektare tambak garam juga rusak akibat banjir. KKP menganggap pemulihan sektor ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung masyarakat yang terdampak bencana, terutama di wilayah yang bergantung pada sektor perikanan dan tambak garam.
Trenggono menambahkan bahwa selain anggaran untuk sektor perikanan dan kelautan, KKP juga berencana untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih tepat dalam penanggulangan bencana di masa depan.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah meningkatkan ketahanan sektor perikanan terhadap bencana, melalui penguatan infrastruktur dan sistem yang lebih adaptif. Dengan demikian, diharapkan sektor perikanan dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat bencana di masa yang akan datang.
KKP Percepat Pemulihan Sektor Perikanan untuk Keberlanjutan Ekonomi Lokal
Sektor perikanan dan kelautan di Sumatra telah mengalami dampak yang luar biasa akibat bencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Ribuan nelayan dan pembudidaya ikan kehilangan sarana produksi mereka, sementara fasilitas tambak garam dan infrastruktur lainnya juga rusak.
KKP segera merespons dengan mengusulkan dana sebesar Rp1,71 triliun untuk mendukung pemulihan sektor kelautan dan perikanan, serta memastikan keberlanjutan ekonomi lokal yang bergantung pada sektor ini.
Dalam proses pemulihan ini, KKP tidak hanya fokus pada rehabilitasi infrastruktur yang rusak, tetapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang terlibat dalam sektor perikanan.
Hal ini dilakukan agar nelayan dan pembudidaya ikan dapat kembali berproduksi dan memperbaiki ekonomi mereka yang terdampak. Selain itu, KKP juga mengusulkan bantuan untuk sektor tambak garam, mengingat pentingnya garam sebagai produk lokal yang berperan dalam ekonomi daerah.
Dengan mengalokasikan anggaran untuk sektor perikanan dan kelautan, KKP berharap dapat memulihkan ekonomi daerah yang terdampak bencana dan mempercepat proses rehabilitasi.
Pemulihan ini diharapkan dapat berjalan secara optimal, dengan memperhatikan keberlanjutan sektor perikanan dan kelautan di masa depan.
Dengan demikian, masyarakat yang bergantung pada sektor ini akan dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik, dan sektor perikanan dapat kembali memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia.