JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) memiliki peran strategis yang sangat luas. Tidak hanya mendukung ketepatan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga memperkuat sistem keuangan digital, mencegah tindak pidana pencucian uang, serta meningkatkan keamanan transaksi nasional.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal ini dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026 bertajuk “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” di Jakarta, Rabu 28 Januari 2026. Menurut Tito, keberadaan data Dukcapil menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam memastikan layanan publik berjalan cepat, tepat, dan akurat.
Data Kependudukan Paling Lengkap dan Mutakhir
Tito menegaskan bahwa data Dukcapil merupakan data kependudukan paling lengkap di Indonesia, karena mencakup sekitar 98 persen penduduk dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota. Infrastruktur jaringan Dukcapil yang luas inilah yang membuat data kependudukan selalu mutakhir dan dapat diandalkan untuk berbagai keperluan strategis.
“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya, karena Kemendagri memiliki jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Tito.
Selain itu, data Dukcapil dilengkapi dengan teknologi biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan iris mata. Pemanfaatan data ini sudah melibatkan lebih dari 7.000 pengguna dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk perbankan dan aparat penegak hukum.
Tingkatkan Ketepatan Penyaluran Bansos
Pemanfaatan data Dukcapil terbukti meningkatkan akurasi penerima bantuan sosial. Tito mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bansos yang tidak lagi memenuhi syarat. Upaya ini berdampak pada penghematan anggaran negara sekaligus memastikan bantuan sampai ke sasaran yang tepat.
Selain itu, data Dukcapil berperan penting dalam penanganan bencana. Identitas digital korban tetap dapat diverifikasi meski dokumen fisik hilang, sehingga penyaluran bantuan hingga pembukaan rekening bank dapat dilakukan lebih cepat.
Percepatan Layanan Keuangan Digital
Dalam sektor perbankan dan keuangan digital, data Dukcapil juga memegang peran penting. Kemendagri telah mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang memungkinkan pembukaan rekening bank hanya dalam waktu 3–4 menit. Teknologi ini membantu perbankan mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mempermudah transaksi digital di seluruh Indonesia.
Sinergi Kemendagri dengan PPATK
Tito menjelaskan bahwa kerja sama antara Kemendagri dan PPATK telah berlangsung lama dan terus berkembang. Data Dukcapil dimanfaatkan untuk validasi dan analisis transaksi keuangan, yang kini aksesnya meningkat hingga jutaan kali dalam beberapa tahun terakhir. Sinergi ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga integritas sistem keuangan nasional.
Keamanan Siber Jadi Prioritas
Selain pemanfaatan data, Tito menekankan pentingnya keamanan siber sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan nasional. Ia mengingatkan bahwa serangan siber terhadap sektor vital seperti energi, transportasi, dan keuangan dapat melumpuhkan negara tanpa serangan fisik. Oleh karena itu, Kemendagri berkomitmen untuk terus memperkuat keamanan data Dukcapil serta sistem keuangan digital secara menyeluruh.
“Karena itu sistem keuangan kita harus terus diperkuat, termasuk cyber security-nya,” pungkasnya.
Kolaborasi Lintas Lembaga
Dalam kegiatan tersebut hadir Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta perwakilan BIN, Kejaksaan Agung, Polri, dan lembaga terkait lainnya. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan bahwa penguatan data kependudukan Dukcapil bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menjadi instrumen strategis nasional yang berdampak pada pelayanan publik, keamanan, dan integritas sistem keuangan.
Mendagri Dorong Pemanfaatan Data untuk Kesejahteraan Nasional
Dengan memaksimalkan data Dukcapil, Tito menegaskan pemerintah dapat menyalurkan bansos dengan lebih tepat, mempercepat layanan keuangan digital, mencegah tindak pidana, serta mendukung keamanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa data kependudukan bukan hanya catatan administratif, tetapi aset strategis yang berperan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, Kemendagri berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem data Dukcapil agar dapat diakses secara lebih luas oleh berbagai sektor, sambil tetap menjaga keamanan dan privasi warga negara.