JAKARTA - Digitalisasi data kini menjadi instrumen paling krusial dalam manajemen krisis nasional, terutama dalam memangkas alur birokrasi yang sering kali menghambat distribusi bantuan. Dalam upaya memulihkan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera, integrasi data antar-lembaga menjadi prioritas utama pemerintah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membahas upaya percepatan pemulihan pascabencana berbasis dashboard data tunggal bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akurasi dalam setiap tahapan rehabilitasi. Sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, ia memandang bahwa sinkronisasi informasi adalah kunci agar tidak terjadi tumpang tindih peran di lapangan. Pembahasan tersebut berlangsung saat Tito menerima Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran di Posko Satgas PRR yang berlokasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
Optimalisasi Survei Lapangan BPS untuk Basis Data Terpadu
Kekuatan utama dari sistem informasi yang tengah dibangun ini terletak pada validitas data primer yang dihimpun langsung dari titik nol bencana. Dalam pertemuan itu, Tito mengungkapkan bahwa BPS telah memiliki data yang cukup komprehensif mengenai kondisi wilayah terdampak bencana. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada realitas objektif di lapangan, bukan sekadar perkiraan administratif.
Data tersebut dihimpun melalui survei serta penugasan tim BPS yang turun langsung ke lokasi bencana di tiga provinsi terdampak. Kecepatan BPS dalam memetakan kerusakan menjadi poin krusial yang diapresiasi oleh Mendagri. “Ibu Kepala BPS menyampaikan, karena beliau sudah melakukan survei dan mengirimkan banyak tim ke daerah bencana ini, tiga [provinsi] ini, beliau sudah memiliki dashboard tentang data-data bencana.
Dashboard Data Tunggal Sebagai Instrumen Penyatuan Persepsi Lintas Lembaga
Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan bencana adalah koordinasi antar-instansi yang sering kali memiliki data berbeda. Menurutnya, keberadaan dashboard data tunggal menjadi instrumen penting untuk menyatukan persepsi lintas kementerian dan lembaga (K/L). Dengan satu sumber data yang sama, potensi perdebatan mengenai angka dan target sasaran dapat diminimalisir secara signifikan.
Selain itu, dashboard tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembagian peran sekaligus memantau perkembangan pemulihan di lapangan secara lebih terukur. Penggunaan teknologi ini memungkinkan para pengambil kebijakan memantau update situasi secara real-time. “Kami harapkan adanya dashboard sangat diperlukan sekali untuk menyatukan pandangan kami. Update tentang situasi daerah bencana, dan itu bisa menjadi modal kami untuk membagi tugas,” kata Tito.
Fokus Penanganan pada Sepuluh Daerah dengan Kerusakan Terberat
Mengingat luasnya wilayah yang terdampak, pemerintah menetapkan skala prioritas untuk memastikan efektivitas sumber daya yang ada. Dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, pemerintah memfokuskan penanganan pada sepuluh daerah utama dengan tingkat kerusakan paling berat. Langkah ini diambil agar daerah-daerah yang paling membutuhkan segera mendapatkan intervensi medis, logistik, dan infrastruktur.
Daerah tersebut meliputi Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah. Setiap daerah memiliki tantangan geografis yang berbeda, namun pemetaan indikator tetap dilakukan secara ketat. “Di bagian gunung, itu adalah Aceh Tengah, dengan berbagai indikator yang sudah kami buat. Daerah-daerah lainnya sudah saya sampaikan, banyak yang sudah normal sepenuhnya, ada yang mendekati normal,” ucap Tito.
Target Normal Fungsional dan Perbandingannya dengan Normal Permanen
Pemerintah membedakan target waktu pemulihan antara fungsi dasar masyarakat dengan infrastruktur tetap. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa untuk mencapai kondisi normal fungsional dibutuhkan waktu sekitar dua bulan, apabila seluruh pihak dapat bekerja secara terpadu dan optimal. Normal fungsional yang dimaksud mencakup kembali berfungsinya pasar, sekolah, rumah sakit, listrik, serta fasilitas dasar lainnya yang mendukung nadi kehidupan warga.
Namun, pembangunan kembali secara fisik memerlukan napas yang lebih panjang dan perencanaan matang. “Ini berbeda dengan normal permanen. Kalau normal permanen, tentu membutuhkan waktu yang lebih lama, mungkin bisa sampai dua tahun,” kata Tito. Ia kemudian membandingkan dengan pengalaman penanganan pascatsunami Aceh, di mana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh memerlukan waktu hingga lima tahun. Hal itu disebabkan pembangunan infrastruktur permanen seperti jembatan, jalan, dan gedung publik membutuhkan proses yang panjang.
Tantangan Rehabilitasi Gedung Publik dan Pemulihan Sungai Besar
Infrastruktur besar menjadi kendala tersendiri karena memerlukan waktu konstruksi dan anggaran yang lebih masif. “Di samping itu juga masalah gedung, misalnya sekolah yang betul-betul hancur. Itu juga butuh waktu. Yang cukup lama juga adalah sungai, karena banyak sungai besar, seperti di Aceh Tamiang,” tutur Tito. Kondisi sungai yang berubah pascabencana sering kali memerlukan normalisasi atau pembangunan tanggul permanen guna mencegah banjir susulan di masa depan.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan perkembangan dashboard data tunggal yang tengah disiapkan sebagai dasar penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran. Ia menekankan bahwa pembangunan dashboard tersebut memerlukan dukungan dan kolaborasi kuat lintas kementerian dan lembaga. “Ini luar biasa, karena sudah mendapat dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk membangun dashboard data tunggal,” ujar Amalia. Sinergi ini diharapkan menjadi model baru dalam manajemen bencana nasional yang berbasis pada data yang akurat dan transparan.