JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional.
Kawasan ini dipandang memiliki nilai strategis karena menjadi pusat administrasi baru yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di wilayah tersebut.
Dalam prosesnya, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian serta sinergi dengan pemerintah daerah agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Percepatan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup perencanaan tata ruang, penetapan lokasi strategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung lainnya.
Pemerintah menilai bahwa keberhasilan pembangunan pusat pemerintahan ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di wilayah timur Indonesia.
Oleh karena itu, setiap tahapan harus dilakukan secara terukur, terencana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi hambatan di kemudian hari.
Arahan Wamendagri dan Koordinasi Teknis
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa percepatan pembangunan pusat pemerintahan Papua Pegunungan harus dilakukan melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia meminta pemerintah daerah untuk memahami secara menyeluruh seluruh arahan teknis yang disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, terutama terkait waktu pelaksanaan, master plan, serta kemungkinan adanya perubahan dalam proses perencanaan.
Menurutnya, tiga aspek tersebut merupakan titik krusial yang harus diperhatikan secara serius agar pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
Ribka juga menekankan bahwa seluruh proses harus mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Dalam rapat koordinasi tersebut, ia menegaskan pentingnya disiplin administrasi dan teknis agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap arah pembangunan.
"Pertama soal waktu. Kedua terkait dengan master plan. Ketiga kalau akan ada perubahan-perubahan. Nah ini juga harus diperhatikan yang menjadi betul-betul titik krusial," kata Ribka.
Sinkronisasi Pusat dan Daerah dalam Perencanaan
Dalam pembahasan lebih lanjut, Ribka Haluk menekankan pentingnya keselarasan antara pemerintah daerah dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia meminta agar seluruh perangkat daerah mengikuti tahapan teknis yang telah dirancang secara ketat agar tidak terjadi keterlambatan dalam implementasi pembangunan.
Koordinasi ini menjadi sangat penting mengingat pembangunan pusat pemerintahan membutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari penentuan lokasi hingga pembangunan gedung-gedung utama pemerintahan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk lebih aktif dalam memberikan dukungan administratif serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan sekaligus memastikan kualitas hasil akhir sesuai dengan standar nasional.
"Sehingga tolong Pak Kadis nanti secara teknis tolong baik-baik sekali ikuti tahapan yang diminta oleh Ibu Wamen PU," ujarnya.
Penentuan Lokasi dan Infrastruktur Strategis
Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah percepatan penetapan lokasi pembangunan gedung-gedung pemerintahan strategis di Papua Pegunungan. Gedung yang dimaksud antara lain kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Pemerintah menilai bahwa kepastian lokasi menjadi faktor krusial yang akan menentukan kelancaran tahapan pembangunan berikutnya, termasuk proses perencanaan teknis dan penganggaran.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk segera menyepakati titik koordinat pembangunan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan proyek.
Penentuan lokasi ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh infrastruktur pemerintahan dapat terintegrasi secara baik dan sesuai dengan master plan yang telah disusun.
"Pak Sekda dan Pak Gubernur bisa bertanggung jawab untuk menyepakati titik koordinat pembangunan kantor MRP dan kantor DPR (Papua Pegunungan)," tutur Ribka.
Desain Kawasan dan Arah Perencanaan Teknis
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa konsep desain arsitektur kawasan perkantoran pemerintahan Papua Pegunungan telah diselesaikan pada Desember 2025.
Penyelesaian desain ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa pembangunan dapat segera memasuki tahap implementasi. Pemerintah juga telah menyiapkan dokumen rencana infrastruktur kawasan strategis yang disusun berdasarkan hasil kunjungan dan rapat koordinasi sebelumnya.
Dokumen tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah provinsi setempat.
Dengan adanya perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas lembaga, pemerintah berharap pembangunan pusat pemerintahan Papua Pegunungan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.