JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto melaporkan kenaikan angka desa mandiri di Indonesia yang kini menyentuh jumlah 20.503 desa.
Dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, Mendes menjelaskan angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 4,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana jumlah desa mandiri pada 2024 tercatat sebanyak 17.203 desa.
"Jadi, ada perkembangan sangat bagus Pak Ketua (Komisi V DPR RI). Desa mandiri meningkat ada ribuan, termasuk desa maju, desa berkembangnya berkurang, termasuk desa tertinggalnya berkurang. Jadi, selama setahun ada perkembangan yang sangat bagus," katanya.
Di luar lonjakan angka desa mandiri, data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga mencatat peningkatan jumlah desa maju menjadi 23.579 desa, yang dibarengi dengan penurunan jumlah desa berkembang yang kini tersisa 21.813 desa.
Meskipun mencatatkan tren positif, Yandri mengakui bahwa pihaknya masih memiliki tantangan besar terkait penanggulangan kemiskinan perdesaan yang tercatat masih di angka 10,72 persen hingga September 2025.
Ia memaparkan bahwa saat ini masih terdapat 4.672 desa berstatus tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal, serta 5.758 desa yang belum teraliri jaringan listrik PLN.
Karena itu, alokasi dana serta program pembangunan desa akan terus dipacu secara berkelanjutan, mengingat besarnya porsi demografi nasional yang kelangsungan hidupnya bergantung pada kemajuan wilayah perdesaan.
"Jumlah desa di Indonesia sebanyak 75.266 desa, ada 202 juta penduduk dan sebesar 73 persen penduduk Indonesia ada di desa," ujar Mendes Yandri.
Sebelumnya, Pemerintah RI sedang menyusun langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di 30 kabupaten tertinggal dari total 416 kabupaten di Indonesia.
Di wilayah tersebut, kendala utama yang dihadapi adalah akses listrik, di mana masih ada sekitar 5.000 desa yang belum teraliri listrik. Selain itu, masih ada wilayah tanpa sinyal, minimnya sarana kesehatan dan pendidikan, serta sulitnya akses air bersih.
"Hal-hal ini harus segera kami pecahkan. Saya dalam waktu dekat akan melapor kepada Bapak Presiden agar masalah ini menjadi prioritas. Kami juga akan mengundang 30 kepala daerah untuk menghadap secara langsung kepada Bapak Presiden," ucap Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman.