SEMARANG - Para peternak unggas yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) berharap penyerapan telur untuk program makan bergizi gratis (MBG) dapat terus meningkat.
Ketua Umum KPUS, Suwardi, di Semarang, Jateng, Rabu, mengatakan bahwa produksi telur di Jateng saat ini mengalami surplus, yakni mencapai sekitar 2.300 ton per hari, sementara kebutuhan pasar maksimal hanya 1.600 ton. Bahkan, angka kebutuhan maksimal tersebut hanya tercapai ketika daya beli masyarakat berada dalam kondisi baik.
Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, untuk menyampaikan aspirasi terkait anjloknya harga jual telur, kelebihan pasokan, serta kurangnya daya serap pasar.
Suwardi menyebutkan bahwa harga telur di tingkat kandang atau produsen saat ini rata-rata berada di angka Rp21.000 per kilogram. Harga tersebut jauh di bawah harga acuan pembelian (HAP) telur ayam yang ditetapkan sebesar Rp26.500 per kg. Ia mengakui, kondisi ini sangat berdampak pada margin keuntungan peternak.
"Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menyerap telur lebih banyak untuk program MBG. Suwardi juga mengharapkan Gubernur Jateng membantu koordinasi dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Sebelum bertemu Gubernur, KPUS juga telah menemui Menteri Pertanian untuk menyampaikan persoalan serupa, dan Kementerian Pertanian diketahui telah berkoordinasi dengan BGN terkait masukan para peternak.
Merespons persoalan tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan Satgas MBG Provinsi Jateng untuk segera melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Ia juga meminta Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Koperasi dan UMKM untuk menyiapkan langkah konkret guna mengatasi anjloknya harga dan surplus telur, termasuk memastikan ketersediaan pasokan pakan ternak.
"Hari Jumat langsung lakukan koordinasi. MBG kami harus bisa menyerap tenaga kerja, bahan pokok penting, dan tepat sasaran. Ini berkaitan dengan inflasi juga soalnya," ujarnya.
Terkait harga telur, Luthfi sempat menyinggung persoalan tersebut dalam Rakor Tim Pengendali Inflasi (TPID) dan Temu Bisnis di gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang. Menurutnya, surplus telur telah menyebabkan rendahnya harga beli di tingkat petani, sehingga perlu adanya intervensi pemerintah dan stakeholder terkait agar harga telur tidak berada di bawah HAP.
"Telur kami harus bisa dinikmati oleh masyarakat, petaninya juga harus dapat untung, serta bisa membuat masyarakat kami lebih sejahtera," katanya.