JAKARTA - DPD RI mendirikan Panitia Khusus (Pansus) Papua guna mengevaluasi bermacam permasalahan yang berlangsung di Tanah Papua, mulai dari isu keamanan, dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sampai implementasi proyek strategis nasional (PSN).
"Pembentukan pansus ini adalah tindak lanjut atas berbagai laporan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat Papua kepada DPD RI," kata Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Pansus Papua Yorrys Raweyai dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Yorrys memaparkan, pansus tersebut beranggotakan 15 senator dari bermacam komite serta alat kelengkapan DPD RI. Pansus bakal bekerja selama 6 bulan selaras dengan amanat tata tertib DPD RI.
Yorrys menyampaikan, pada langkah awal Pansus Papua bakal mendata seluruh permasalahan yang selama ini berlangsung di Papua, sebelum merumuskan rekomendasi kepada pemerintah.
"Pansus ini baru mulai kerja nanti. Kami baru menetapkan keanggotaan. Terus kemudian, hari ini kami mulai jadwal untuk pembahasan menentukan, menginventarisir semua persoalan-persoalan yang terjadi di Papua karena ini bukan masalah baru," kata dia.
Menurut Yorrys, ada dua isu mendasar yang bakal menjadi titik berat kerja Pansus Papua.
"Ada dua hal yang kami mau fokus di situ. Pertama mengenai masalah keamanan, yang di dalamnya, seperti tadi yang sudah disampaikan, termasuk pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Yang kedua adalah PSN. PSN ini masalah yang cukup serius sekarang ini," tutur dia.
Yorrys mengimbuhkan, salah satu proyek yang bakal menjadi sorotan ialah PSN di Biak, Papua. Hal itu lantaran Pemerintah Indonesia dan Rusia dikabarkan telah menyepakati kerja sama strategis di wilayah tersebut.
"Memang PSN-nya bukan hanya di seluruh Indonesia, tetapi masalah yang paling menjadi perhatian kami adalah masalah PSN di Papua. Dan kedua, PSN di Biak. Biak itu juga menjadi masalah karena pemerintah sudah menyetujui untuk peluncuran satelit di Biak. Dengan Pemerintah Rusia," jelas Yorrys.
Dia mengutarakan, pansus bakal mengundang pemerintah guna meminta kejelasan sekaligus melangsungkan advokasi langsung ke Papua.
"Ini hal-hal yang kami mungkin rumuskan, kemudian kami akan mengundang pemerintah ke sini dan kemudian kami akan melakukan advokasi ke daerah," ucap Yorrys.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Eka Kristin Yeimo menyampaikan bahwa Pansus Papua juga bakal menitikberatkan perhatian terhadap situasi keamanan masyarakat, yang terus terusik akibat aksi kekerasan di Papua.
Menurut dia, pelbagai rentetan kekerasan yang berlangsung belakangan ini tidak dapat dikesampingkan.
"Pansus Papua DPD RI akan memfokuskan diri pada persoalan keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua yang sedang terusik oleh aksi-aksi kekerasan oleh siapapun pihak yang diduga terlibat, baik itu dari aparat TNI-Polri, kelompok bersenjata ataupun masyarakat sipil," kata Eka.
Di samping itu, Pansus Papua bakal berikhtiar menjembatani bermacam aspirasi warga Papua berkaitan dengan hak-hak yang dianggap belum terakomodasi secara baik.
"Pansus Papua DPD RI juga berusaha menjembatani keresahan dan kegelisahan masyarakat Papua atas hak-hak yang dirasa tersalimi dan tidak terakomodasi dengan baik. Sebab kompleksitas persoalan di Papua menunjukkan bahwa apapun peristiwa yang sedang terjadi, tidaklah berdiri sendiri, melainkan akibat dari sejumlah sebab yang tidak direspon dengan baik," tutur Eka.