JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji skema pemanfaatan kantin sebagai pengganti dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Terkait wacana itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendisdakmen) Abdul Mu’ti menyatakan hingga rapat terakhir yang diikutinya, belum ada ketetapan resmi untuk melibatkan kantin sekolah menggantikan dapur SPPG di daerah 3T.
“Belum ada keputusan, terakhir rapat bersama dengan BGN masih menyusun berbagai skenario kebijakan agar MBG dapat berjalan sebaik-baiknya,” ujar Mu’ti ditemui setelah kunjungannya di Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS), Minggu (5/7/2026).
Menurut Mu’ti, pemerintah masih memerlukan telaah yang jauh lebih mendalam berkaitan dengan pelibatan kantin sekolah dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Lanjut dia, dari hasil rapat di tingkat menteri yang telah diputuskan adalah MBG tidak dibagikan kepada seluruh siswa secara menyeluruh, melainkan dikhususkan bagi siswa-siswa yang dinilai membutuhkan.
“Penerima MBG nanti tidak untuk semuanya tetapi yang memang memerlukan. Tetapi mekanismenya bagaimana sedang kami susun supaya kebijakan ini dapat terlaksana sebaik-baiknya,” ucap Mu'ti.
Alternatif untuk Sekolah Minim Murid di Tempat Terpencil
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji skema pemanfaatan kantin sebagai pengganti dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Kepala BGN Nanik S Deyang memaparkan bahwa skema ini dapat diterapkan di daerah-daerah terpencil yang mempunyai jumlah murid sedikit.
"Ini masih kami lihat (skema kerjasama dengan kantin), di tempat terpencil itu misalnya di Lombok, di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan enggak mungkin didirikan dapur," kata Nanik usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/5/2026).
Oleh sebab itu, skema mengajak kerja sama kantin sekolah menjadi alternatif yang masuk akal bagi sekolah yang cuma mempunyai jumlah murid sedikit di lapangan.
"Di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan, jadi kantin ini salah satu alternatif, begitu," kata Nanik.
Contoh Pemanfaatan Dapur Umum Swasta di Raja Ampat
Di samping memberdayakan kantin sekolah, BGN juga membuka peluang kemitraan dengan perusahaan besar swasta lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Langkah ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar taktis penyerapan program bagi wilayah kepulauan yang sulit dijangkau oleh logistik besar.
"Misalnya ada satu wilayah yang muridnya kayak di Raja Ampat, itu ada sebuah pulau muridnya hanya 115, tapi ada dapur umum CSR-nya Pertamina, ya bisa digunakan juga," tutur Nanik.