JAKARTA - - Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, menjelaskan penyebab tersendatnya arus logistik di Selat Bali.
Ia menilai kemacetan yang kerap terjadi di jalur penyeberangan dari Jawa Timur menuju Bali, NTB, dan NTT bukan disebabkan oleh kurangnya armada, melainkan akibat infrastruktur dermaga yang tidak mampu menampung lonjakan muatan logistik.
Pernyataan tersebut disampaikan Khoiri usai rapat koordinasi untuk membahas solusi kemacetan di jalur Ketapang-Gilimanuk di Kantor ASDP Ketapang, Sabtu (11/7/2026).
"Ini adalah extraordinary problem (masalah luar biasa). Volume logistik terus bertambah pesat, di sisi lain pengusaha sudah menyiapkan armada yang sangat melimpah. Namun ironisnya, kapal-kapal tersebut tidak bisa beroperasi optimal dan justru dipaksa menganggur karena pintu dermaganya sangat minim," kata Khoiri.
Data menunjukkan bahwa dari 56 armada yang siap beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk, hanya 28 kapal yang dapat bekerja setiap harinya, sementara sisanya harus menganggur. Menurut Khoiri, keterbatasan dermaga menciptakan hambatan (bottleneck) yang merugikan.
"Krisis ini membuat situasinya jadi aneh. Yang mengantre berjam-jam saat ini bukan lagi cuma truk logistik atau bus penumpang, tetapi kapal-kapal kami pun ikut mengantre bergiliran hanya untuk bisa dapat jatah sandar dan beroperasi. Kapal melimpah, tapi tidak berdaya karena dermaganya yang tidak ada," ujarnya.
Gapasdap menegaskan bahwa penyediaan fasilitas pelabuhan adalah tanggung jawab pemerintah. Mereka menilai kebutuhan di lintasan tersebut adalah 14 pasang dermaga agar 56 kapal dapat beroperasi optimal. Pihaknya mendesak pemerintah segera menyusun rencana induk jangka panjang dan memulai pembangunan infrastruktur.
"Katakanlah tidak bisa langsung membangun 14 pasang dermaga, paling tidak setiap tahun ada progres tumbuh dua dermaga baru di Ketapang dan Gilimanuk," ujarnya.
Selain kuantitas, Khoiri menyoroti pentingnya kualitas infrastruktur pelabuhan mengingat kondisi alam Selat Bali yang ekstrem dengan arus kuat. Pemerintah dituntut menyediakan kolam pelabuhan yang aman serta pelindung ombak yang memadai.
"Sebagus apa pun kapal yang kami siapkan, kalau fasilitas kolam pelabuhan dan dermaganya tidak memadai, maka distribusi logistik akan selalu lumpuh dan terganggu saat cuaca buruk. Ini yang harus segera dicarikan solusi konkretnya," katanya.