JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diagendakan untuk mendatangi sekaligus menyaksikan secara langsung jalannya prosesi Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera lewat pemanfaatan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bertempat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026).
Rangkaian kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah yang menitikberatkan pada perluasan akses kepemilikan hunian layak huni bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa agenda akad massal pada kesempatan ini bakal melibatkan total keseluruhan sebanyak 62.000 debitur yang berasal dari berbagai penjuru wilayah di tanah air.
"Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, akan menghadiri dan menyaksikan Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Kamis, 30 Juli 2026, di Batang, Jawa Tengah," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).
Merujuk pada penjelasan Prasetyo, pelaksanaan prosesi akad tersebut dilangsungkan dengan menggunakan format hibrida (hybrid), di mana sebanyak 200 debitur hadir secara langsung di lokasi Perumahan Puri Delta City Side, Batang, sementara sisa debitur sejumlah 61.800 orang mengikuti jalannya acara secara virtual dari 36 provinsi melalui jaringan dari 43 bank penyalur FLPP.
"Akad massal tersebut akan dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan 62.000 debitur, terdiri dari 200 debitur yang hadir langsung di Batang serta 61.800 debitur mengikuti secara daring dari 36 provinsi," katanya.
Prasetyo memaparkan bahwa agenda kali ini menandai pelaksanaan kegiatan akad massal KPR FLPP ketiga kalinya yang dihadiri secara langsung oleh Presiden Prabowo. Sebelumnya, Kepala Negara sempat mendatangi acara serupa bagi 26.000 debitur di kawasan Cileungsi, Bogor, pada tanggal 29 September 2025, serta 50.030 debitur di wilayah Serang, Banten, pada 20 Desember 2025.
Menurut pandangannya, kegiatan akad massal ini tidak semata-mata dimaknai sebagai seremonial penandatanganan dokumen kredit belaka, melainkan menjadi bukti nyata bahwa bangunan rumah yang disediakan telah siap untuk dimiliki sekaligus ditempati oleh masyarakat.
Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah secara konsisten terus memperluas pintu akses pembiayaan kepemilikan rumah lewat skema FLPP yang menawarkan sejumlah keunggulan, mulai dari tingkat suku bunga rendah yang bersifat tetap (flat) hingga masa akhir tenor, persyaratan uang muka yang ringan, sampai pada cicilan bulanan yang terjangkau bagi MBR.
Hingga tanggal 21 Juli 2026, tercatat sebanyak 107.410 warga dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah telah sukses memperoleh fasilitas pembiayaan FLPP dengan tingkat persentase keterhunian rumah menyentuh angka 93,35 persen.
Pemerintah sendiri menetapkan target ambisius agar menjelang penutupan tahun 2026 nanti, sebanyak 75.000 unit rumah subsidi FLPP telah berhasil dihuni yang tersebar di setidaknya 77 kabupaten/kota.
Kapasitas pendanaan program FLPP pada tahun 2026 ini turut diperkuat melalui mekanisme dana bergulir. Berdasarkan dokumen data resmi pemerintah, alokasi anggaran DIPA 2026 mencapai kisaran Rp25,1 triliun, yang kemudian ditambah dengan dana pengembalian pokok senilai Rp10,4 triliun, serta ditopang saldo awal sebesar Rp1,6 triliun, sehingga daya dukung pembiayaan program ini menjadi semakin optimal.
Pemerintah memandang bahwa instrumen FLPP memegang peranan krusial sebagai fondasi utama dalam menyokong suksesnya Program Tiga Juta Rumah, terkhusus bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kerap mengalami kendala keterbatasan akses pendanaan dari sektor perbankan konvensional.
Di samping menawarkan suku bunga tetap sampai akhir masa kredit, program tersebut turut dirancang dengan ketentuan uang muka rendah serta cicilan yang jauh lebih ringan jika dikomparasikan dengan skema pembiayaan komersial biasa.
Sebagai tambahan, pemerintah juga mulai memperluas akses layanan KPR bagi para pekerja di sektor informal, termasuk melalui kemitraan strategis yang terjalin antara BP Tapera dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), agar para mitra pengemudi ojek online serta tenaga kerja informal lainnya bisa lebih mudah mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan.
Backlog 9,9 juta Unit
Prasetyo menggarisbawahi komitmen kuat pemerintah dalam menekan tingkat kesenjangan kebutuhan perumahan nasional lewat akselerasi pembangunan serta penyediaan skema pembiayaan tempat tinggal bagi MBR.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), angka kebutuhan atau backlog kepemilikan rumah di Indonesia saat ini masih diestimasi mencapai kisaran 9,9 juta unit.
Demi mempercepat proses penyediaan hunian tersebut, kuota nasional untuk program FLPP sepanjang tahun 2026 dinaikkan secara masif hingga menyentuh angka 350.000 unit dengan total pagu alokasi anggaran mencapai Rp35 triliun.
"Melalui program FLPP, pemerintah memberikan kemudahan akses pembiayaan rumah bagi MBR melalui suku bunga rendah yang tetap hingga akhir tenor, uang muka ringan, serta cicilan yang terjangkau. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus mengurangi kesenjangan kebutuhan (backlog) perumahan serta menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, serta berkelanjutan bagi keluarga Indonesia," ujar Prasetyo.