JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terpilih dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU pada 27—31 Agustus 2026 diharapkan mampu menjaga independensi organisasi di tengah kedekatannya dengan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Seperti diketahui, penetapan Ketua Umum PBNU akan menjadi salah satu agenda Muktamar ke-35 NU. Ketua Umum PBNU terpilih nantinya dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan NU sebagai roda organisasi yang independen, sekaligus mitra pemerintah dalam mempercepat program-program pembangunan.
Founder and CEO Alvara Strategic Research Hasanuddin Ali mengatakan bahwa NU memiliki sejarah panjang sebagai organisasi masyarakat sipil yang mampu bekerja sama dengan pemerintah sekaligus tetap menjaga ruang untuk memberikan masukan dan kritik yang konstruktif ketika diperlukan.
“Karena itu, siapa pun yang memimpin PBNU nanti akan menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Kedekatan dengan pemerintah dapat menjadi modal dalam mempercepat berbagai program kemaslahatan umat, tetapi pada saat yang sama NU tetap perlu menjaga independensi organisasi agar kepercayaan masyarakat tetap tinggi,” ujarnya, Jumat (31/7/2026).
Hasanuddin Ali, yang merupakan peneliti yang pada Maret 2026 menerbitkan riset berjudul Anatomi Nahdliyin dan Masa Depan NU: Membaca Warga NU di Abad Kedua, menyebut Muktamar ke-35 NU memiliki sejumlah agenda strategis yang jauh lebih penting daripada sekadar pemilihan Rais 'Am dan Ketua Umum.
Dalam perspektifnya, agenda strategis itu mencakup, pertama, penguatan kaderisasi generasi muda. Bonus demografi hanya akan menjadi peluang jika NU mampu menghadirkan ruang belajar, ruang berkarya, dan ruang kepemimpinan yang relevan bagi Gen Z dan generasi setelahnya.
Kedua, transformasi digital organisasi. NU memerlukan tata kelola yang lebih modern, berbasis data, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk pelayanan organisasi maupun dakwah. Ketiga, kemandirian ekonomi.
Penguatan ekosistem ekonomi warga, pesantren, dan jaringan usaha NU akan menjadi fondasi penting agar organisasi semakin mandiri dalam menjalankan program-programnya.
Keempat, penguatan kualitas pendidikan dan pesantren agar mampu menjawab perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja tanpa kehilangan karakter keislaman yang menjadi kekuatan NU.
Kelima, implementasi Peta Jalan 25 Tahun NU yang telah dibahas dalam Munas dan Konbes di Kediri.
Menurutnya, inilah salah satu agenda paling strategis. Organisasi sebesar NU tidak cukup hanya bergerak dengan siklus kepengurusan lima tahunan.
Perubahan demografi, perkembangan kecerdasan buatan, transformasi ekonomi, perubahan otoritas keagamaan di era digital, hingga tantangan lingkungan membutuhkan arah jangka panjang yang konsisten.
“Rais Am dan Ketua umum yang terpilih nanti perlu memastikan bahwa roadmap tersebut benar-benar menjadi pedoman bersama,” kata Ali.
Dinamika Calon Ketua Umum PBNU. Terkait dengan dinamika calon ketua umum PBNU mendatang, Ali memilih berhati-hati dalam memberikan pandangannya. Dari temuan Alvara Research, sekitar 57,2% umat Islam Indonesia mengidentifikasi diri sebagai warga NU.
Namun, jika dilihat lebih dalam, mayoritas berada pada lapisan yang berafiliasi secara kultural yaitu mereka yang dekat karena alasan tradisi dan ritual keagamaan NU.
Fenomena itu, katanya, tidak secara langsung menentukan hasil pemilihan ketua umum PBNU karena Muktamar bukanlah pemilihan langsung oleh seluruh warga NU.
Sejumlah nama yang mencuat sebagai calon ketua umum PBNU di antaranya KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Ketua Umum PBNU petahana. Gus Yahya sudah menyatakan kesiapannya untuk dipilih Kembali dalam muktamar mendatang.
Ada pula nama KH. Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), Ketua PWNU Jawa Tengah yang juga Anggota Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah. Gus Rozin merupakan putra dari KH. MA Sahal Mahfudh.
Kandidat lain yang muncul yakni KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), Ketua PWNU Jawa Timur, KH. Zulfa Mustofa, Wakil Ketua Umum PBNU, KH. Abdussalam Shohib (Gus Salam), dan KH. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf).
Selain itu, terdapat pula kandidat yang saat ini duduk di pemerintahan sebagai Menteri seperti Menteri Agama Nazaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid.
“Saya cenderung berhati-hati untuk mengelompokkan tokoh [calon ketua umum] ke dalam kategori tertentu. Hampir semua nama yang muncul memiliki akar yang kuat dalam tradisi NU, tetapi masing-masing menawarkan penekanan yang berbeda,” kata Ali.
Dia menuturkan dari dinamika yang berkembang, perbedaan antar calon lebih tepat dipahami sebagai perbedaan orientasi kepemimpinan, bukan perbedaan dalam menjaga atau meninggalkan tradisi NU.
“Ada yang lebih menonjolkan penguatan kelembagaan dan tata kelola organisasi, ada yang lebih kuat pada pengembangan pesantren dan kaderisasi, ada yang memiliki pengalaman luas di pemerintahan dan diplomasi, serta ada yang dikenal dekat dengan penguatan basis sosial masyarakat,” katanya.
Oleh sebab itu, dia menuturkan Muktamar pada Agustus mendatang bukan pertarungan antara kubu yang menjaga tradisi dan kubu yang ingin berubah.
Namun, hal yang lebih relevan adalah bagaimana masing-masing calon mampu menunjukkan bahwa modernisasi organisasi dapat dilakukan tanpa melepaskan jati diri NU sebagai organisasi keagamaan yang berakar pada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah.