JAKARTA - Sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dipakai untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 membuat bantalan fiskal pemerintah berkurang.
Di saat bersamaan, kas pemerintah mengalami penurunan drastis yang menandakan ruang likuiditas semakin terbatas, meskipun saldo cadangan anggaran tercatat masih cukup besar.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), posisi SAL di pengujung 2025 berada di angka Rp 438,26 triliun, turun dari posisi awal tahun yang mencapai Rp 457,54 triliun.
Penurunan itu terjadi setelah pemerintah memakai sekitar Rp 93,15 triliun dari SAL untuk membiayai APBN.
Dalam laporan tersebut dijabarkan pula bahwa realisasi pembiayaan lain menyentuh Rp 93,94 triliun, di mana hampir seluruhnya bersumber dari pemanfaatan SAL.
Total pembiayaan APBN 2025 sendiri membukukan angka Rp 742,73 triliun atau setara 120,54% dari target. Akan tetapi, realisasinya hanya menyerap Rp 670,34 triliun, sehingga pemerintah masih mengantongi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 72,40 triliun.
Di sisi lain, posisi kas serta setara kas milik pemerintah pusat yang ikut merosot menunjukkan adanya tekanan likuiditas. Hingga akhir 2025, kas pemerintah tercatat senilai Rp 227,63 triliun atau merosot Rp 202,04 triliun apabila dikomparasikan dengan akhir 2024 yang bertengger di angka Rp 429,67 triliun.
Penyusutan paling signifikan bersumber dari dana pemerintah di Bank Indonesia serta bank-bank umum. Nominalnya anjlok dari kisaran Rp 350 triliun pada 2024 menjadi Rp 150,54 triliun pada akhir 2025, yang mencakup kas rupiah sejumlah Rp 123,17 triliun serta kas valuta asing sebesar Rp 27,38 triliun.
Meski sama-sama menjadi komponen pengelolaan keuangan negara, SAL dan kas pemerintah mempunyai fungsi yang berlainan.
SAL merupakan akumulasi sisa anggaran yang bisa diandalkan sebagai sumber pembiayaan APBN, sementara kas beserta setara kas merefleksikan ketersediaan dana siap pakai untuk menuntaskan kewajiban pembayaran jangka pendek pemerintah.
Karenanya, nominal SAL yang besar tidak otomatis menunjukkan longgarnya likuiditas negara.
Pengelolaan kas pemerintah kembali menjadi sorotan menyusul proyeksi kenaikan SiLPA pada 2026. Said Abdullah selaku Ketua Badan Anggaran DPR memproyeksikan SiLPA tahun ini bisa menyentuh Rp 255,5 triliun, melonjak jauh dibanding realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 72,40 triliun.
Ia menilai tingginya SiLPA mengindikasikan perlunya pembenahan pada strategi pembiayaan pemerintah, khususnya terkait perencanaan penerbitan utang serta penempatan dana agar pembiayaannya berjalan lebih efisien.
"Tingginya SiLPA menandakan perencanaan pembiayaan utang dan investasi perlu disempurnakan," ucapnya kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menerangkan bahwa potensi SiLPA yang besar bukanlah akibat minimnya penyerapan anggaran, melainkan bagian dari strategi manajemen kas (cash management) pemerintah.
Menurutnya, pemerintah sengaja melakukan front loading atau menerbitkan surat utang lebih dini tatkala posisi kas mendekati batas minimum yang ditentukan.
Strategi itu diambil demi menjaga ketersediaan dana agar pemerintah mempunyai bantalan likuiditas yang memadai sepanjang tahun anggaran berjalan.
Penerbitan utang lebih awal mendongkrak posisi kas, sementara realisasi belanja dijalankan secara bertahap. Selisih tersebut pada akhirnya tercatat sebagai SiLPA di dalam laporan keuangan.
Kendati demikian, pemerintah memastikan bahwa SiLPA bakal menyusut menjelang akhir tahun mengingat rancangan APBN 2026 tetap berada dalam kondisi defisit.
Di samping mengamankan likuiditas negara, pemerintah berencana menempatkan dana SAL secara bertahap senilai Rp 381 triliun pada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kebijakan ini dihadirkan guna memperkuat likuiditas sektor perbankan sekaligus memacu penyaluran kredit ke sektor riil demi menggerakkan aktivitas ekonomi.