JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengimbau seluruh kementerian serta lembaga supaya mulai mengaplikasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dari tahap perencanaan sampai evaluasi penggunaan anggaran negara sebagai langkah mengoptimalkan kualitas pembangunan demi mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengemukakan bahwa tata kelola keuangan negara kini tidak lagi memadai jika hanya dinilai berdasarkan besarnya serapan anggaran saja, melainkan wajib sanggup menghadirkan manfaat konkret bagi publik lewat peningkatan taraf hidup, pemerataan kemakmuran, dan pembangunan yang berkesinambungan.
"Kami harapkan bahwa pelaksanaan perencanaan oleh teman-teman kementerian/lembaga di dalam menggunakan anggarannya ke depan sudah mulai mempertimbangkan unsur-unsur keberlanjutan dengan memegang prinsip ESG," kata Nyoman saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dipantau daring di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Ia memaparkan bahwa kaidah ESG meliputi dimensi lingkungan, sosial, serta tata kelola pemerintahan yang baik agar seluruh program dari pemerintah tidak sekadar mencetak luaran yang bersifat administratif, melainkan turut mendatangkan pengaruh jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
Di samping itu, Nyoman menyebutkan bahwa BPK bakal mulai mengintegrasikan penerapan prinsip ESG sebagai salah satu indikator audit terhitung sejak tahun depan.
Kebijakan tersebut diantisipasi mampu memacu kementerian dan lembaga agar merumuskan kebijakan fiskal yang lebih terukur, akuntabel, serta berfokus pada capaian akhir.
Berdasarkan catatan BPK, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional saat ini berada di level 75,9 dengan tingkat ketimpangan atau rasio gini sekitar 0,375.
Sekalipun memperlihatkan tren yang menggembirakan, berbagai indikator tersebut masih membutuhkan penyempurnaan, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, serta distribusi pendapatan yang merata agar sanggup menopang target transformasi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
"Jadi Bapak/Ibu sekalian, kalau menanggapi dan menyampaikan pesan Presiden bahwa kami ini harus bermanfaat untuk rakyat, satu caranya adalah mulai dari perencanaan. Sampai kemudian pelaksanaan dan evaluasinya, sudah harus memasukkan unsur pengelolaan keuangan negara di situ," ujar Nyoman.
Ia pun menimpali bahwa integrasi ESG semenjak fase perencanaan akan menjamin setiap rupiah dana APBN dimanfaatkan secara efisien, terbuka, serta memberikan maslahat yang lebih luas bagi masyarakat luas.