JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hj Sari Yuliati mengimbau pekerja migran Indonesia (PMI) di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) agar senantiasa memilih jalur resmi saat hendak bekerja ke mancanegara.
"Kesempatan bekerja di luar negeri sangat terbuka luas dan dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, semuanya harus melalui mekanisme resmi dan prosedural agar pekerja migran Indonesia terlindungi dan terhindar dari berbagai risiko," kata Hj Sari Yuliati saat acara diskusi bertema edukasi perlindungan dan migrasi aman melalui Program SMK Go Global di SMKN 1 Praya Lombok Tengah, Jumat (7/8/2026).
Ia menerangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah warga berusia produktif di Indonesia menyentuh angka 183.355.446 jiwa. Jumlah tersebut, menurutnya, menjadi modal utama demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menguatkan produktivitas tenaga kerja, serta memperkokoh daya saing Indonesia di ranah global.
"Indonesia saat ini masuk dalam era bonus demografi yang menjadi peluang strategis bagi pembangunan nasional. Jumlah usia produktif yang sangat besar menjadi kekuatan yang harus kami manfaatkan dengan baik," katanya.
Ia menjelaskan, situasi Indonesia berbanding terbalik dari beberapa negara di kawasan Asia Utara maupun Jepang yang kini dihadapkan pada fenomena aging population atau lonjakan jumlah penduduk lansia yang signifikan.
Menurutnya, situasi itu menghadirkan celah bagi Indonesia guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja global, terkhusus pada negara-negara yang tengah mengalami kelangkaan tenaga produktif.
"Bonus demografi ini menjadi peluang yang sangat besar. Banyak negara membutuhkan tenaga kerja produktif, dan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang bisa berkontribusi di dunia internasional," katanya.
Sari memaparkan deretan negara yang kini memiliki permintaan tenaga kerja yang cukup tinggi, meliputi Malaysia, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Turki, Singapura, Bulgaria, sampai Jerman.
Sedangkan sektor yang menampung banyak tenaga kerja, tambahnya, merambah bidang kesehatan, perawatan lansia, operator, konstruksi, perhotelan, anak buah kapal (ABK), perikanan, hingga beraneka bidang jasa lainnya.
Meski begitu, Sari mengingatkan tantangan yang wajib dicermati bersama, terkhusus mengenai masih maraknya penyaluran pekerja migran Indonesia via jalur nonprosedural.
Ia menegaskan, keberangkatan pekerja migran tanpa melewati prosedur resmi pemerintah berpotensi memicu aneka kendala, mulai dari ketidakpastian status kerja, eksploitasi, hingga perlakuan buruk di negara tujuan.
"Belakangan ini banyak pemberitaan di media sosial terkait pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah karena berangkat tidak melalui prosedur resmi. Hal ini harus kami cegah melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat," katanya.
Berdasarkan penuturan Sari, pemerintah mendampingi seluruh pemangku kepentingan perlu terus menggenjot kualitas pekerja migran Indonesia supaya sanggup bersaing secara global, sekaligus menjamin hak-hak mereka tetap terlindungi.
"Kami mengajak masyarakat, khususnya generasi usia produktif, untuk memanfaatkan peluang kerja internasional dengan tetap mengikuti aturan yang telah disiapkan pemerintah," katanya.