JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa peresmian pabrik baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) hasil kolaborasi antara Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) kini tinggal menunggu jadwal resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Kepastian ini sekaligus mengklarifikasi proyek yang sebelumnya dijadwalkan mulai beroperasi dan diresmikan pada Juli 2026. "Sudah siap diresmikan.
Kami tinggal menunggu waktu yang tepat dari Bapak Presiden. Pabriknya sudah jadi, kalau teman-teman mau lihat, silakan," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM awal pekan lalu.
Fasilitas produksi baterai milik konsorsium IBC-CATL tersebut dirancang memiliki kapasitas awal mencapai 6,9 gigawatt hour (GWh) setiap tahunnya. Berlokasi di Karawang, Jawa Barat, proyek ini dikerjakan oleh konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL)—yang merupakan anak usaha CATL—bersama PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) dan IBC. Konsorsium tersebut mendirikan badan usaha khusus bernama PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) untuk mengelola operasional pabrik.
Menurut Bahlil, rampungnya fasilitas manufaktur ini menandai bertambahnya mata rantai ekosistem industri baterai kendaraan listrik yang berhasil didirikan di dalam negeri. Ia memaparkan bahwa Indonesia sebelumnya telah memiliki fasilitas produksi baterai hasil kerja sama dengan LG yang dibangun pada masa jabatannya sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Kini, pembangunan pabrik IBC-CATL menjadi pencapaian proyek baterai kedua yang berhasil direalisasikan sejak dirinya memimpin Kementerian ESDM. "Jadi sudah ada dua pabrik baterai yang kami bangun. Satu adalah LG di saat saya masih jadi Menteri Investasi, satu adalah CATL di saat saya sudah jadi Menteri ESDM. Ini yang disebut hilirisasi, ekosistem baterainya kami bangun semua di negara kami," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pengembangan ekosistem baterai berbasis nikel atau nickel manganese cobalt (NMC), meskipun tren global menunjukkan peningkatan penggunaan baterai lithium iron phosphate (LFP).
Berdasarkan penjelasannya, baterai LFP lebih pas diaplikasikan pada kendaraan dengan kebutuhan jarak tempuh yang pendek, sementara baterai berbasis nikel tetap unggul untuk kendaraan yang memerlukan kapasitas jelajah lebih jauh. "Kalau yang jarak-jarak pendek itu LFP biasanya. Tapi kalau yang jarak panjang itu nikel masih lebih paten," katanya.
Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu meminta masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa baterai LFP akan sepenuhnya mendominasi pasar dan menggantikan NMC hanya karena faktor biaya produksi yang lebih ekonomis.
Ia menilai Indonesia mempunyai kepentingan strategis yang besar dalam mengembangkan baterai berbasis nikel mengingat ketersediaan cadangan bahan baku yang melimpah di dalam negeri. "Jangan ada yang mengatakan bahwa 'Oh LFP lebih murah'. Lebih murah ya namanya barang pendek ya murahlah. Kalau barang bagus mana ada yang murah? Saya ingin ekosistem baterai mobil kami itu ada semua di Indonesia," ujarnya.
Ketika disinggung mengenai potensi pemerintah dalam mengatur pemanfaatan teknologi baterai pada kendaraan listrik—termasuk kemungkinan pemberian insentif khusus bagi kendaraan berbasis NMC—Bahlil memberikan sinyal bahwa regulasi tersebut sedang dimatangkan. "Ke depan akan ke sana. Tenang, kami ada formulasinya nanti. Bagian salah satu strateginya," katanya.