JAKARTA - Asosiasi Tol Indonesia (ATI) mencatat akumulasi realisasi investasi pengusahaan jalan tol di Indonesia telah menembus Rp668 triliun. Jumlah tersebut mencakup akumulasi nilai investasi seluruh ruas tol yang kini sudah beroperasi.
Ketua Umum ATI, Rivan A. Purwantono menerangkan nilai modal tertanam di sektor infrastruktur bebas hambatan tersebut diproyeksikan bakal terus naik hingga Rp1.000 triliun seiring dengan berjalannya konstruksi ruas-ruas baru.
"Jaringan jalan tol yang beroperasi saat ini telah mencapai sepanjang 3.115,98 km yang dikelola oleh 59 BUJT, dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp668 triliun," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).
ATI menyampaikan bahwa masifnya kebutuhan pendanaan infrastruktur menuntut adanya terobosan model pembiayaan baru guna memperbesar porsi keterlibatan investasi swasta.
Langkah tersebut dianggap penting untuk mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki kapasitas pembiayaan terbatas.
"Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal," tambah Rivan.
Lebih lanjut, ATI menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan iklim investasi di sektor transportasi darat.
Terlebih, sebagian besar ruas tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi (return on investment).
Kondisi keuangan pengelola tol juga kini tengah dihadapkan pada tantangan berat akibat maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan struktur jalan.
Seiring hal itu, Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menerangkan bahwa pihaknya bakal menggelar diskusi komprehensif yang akan mempertemukan pengusaha, pakar, sampai pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut.
"Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," pungkas Kristianto.