JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada kepala negara Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Penghargaan tersebut diberikan atas segala kepercayaan serta keleluasaan yang telah diberikan kepada jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) guna menjalankan reformasi dan transformasi birokrasi secara menyeluruh.
Erick Thohir menerangkan bahwa segala instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia berkenaan pembenahan tata kelola institusi terus dieksekusi dengan konsisten oleh Kemenpora.
Usaha restrukturisasi yang masif ini terbukti membuahkan hasil positif yang tecermin dari lonjakan tingkat kinerja kementerian. Komitmen serta langkah strategis yang digagas oleh Erick Thohir ini sukses mendongkrak penilaian reformasi birokrasi instansi yang dipimpinnya hingga menyentuh angka 83 persen.
Angka tersebut menandakan adanya kemajuan yang signifikan jika dikomparasikan dengan capaian pada masa-masa sebelumnya.
Dalam keterangannya, Menpora turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang senantiasa mendampingi proses pembenahan internal tersebut.
“Sekarang penilaiannya mencapai 83 persen. Tentu, itu belum menjadi target akhir dan akan terus kami tingkatkan meskipun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,” kata Erick Thohi, Rabu (12/8/2026).
Tidak berhenti pada perbaikan birokrasi, Kemenpora di bawah kepemimpinannya juga kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengakuan ini menjadi bukti konkret atas perbaikan pengelolaan keuangan negara yang semakin akuntabel.
“Alhamdulillah, kami kembali mendapatkan WTP. Itu menjadi hal yang positif bagi upaya perbaikan tata kelola Kemenpora,” katanya.
Selain opini WTP, persentase tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi temuan BPK di lingkungan Kemenpora kini telah mencapai angka 81 persen. Capaian tersebut tercatat berada di atas rata-rata nasional kementerian maupun lembaga lain yang secara umum masih bertengger di kisaran 76 persen.
Meskipun demikian, pihak kementerian enggan lekas berpuas diri. Pengawasan serta pertanggungjawaban fiskal akan terus digenjot demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kalau bisa, pertanggungjawaban terhadap keuangan negara terus kami dorong ke angka yang jauh lebih tinggi,” ujar Erick Thohir.
Sebagai langkah preventif ke depan, Kemenpora berencana untuk memperketat sistem pengawasan berbasis digital, termasuk mengoptimalkan penerapan e-procurement dan e-budgeting.
Langkah ini diambil demi menjamin bahwa setiap alokasi anggaran dikelola secara transparan, terbuka, serta tertutup rapat dari segala potensi penyalahgunaan keuangan negara.