JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan koordinasi terus berlanjut dengan negara-negara tetangga di tengah langkah aktif Indonesia mengendalikan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sembari memastikan tidak ada nota protes resmi dari negara sekitar.
“Komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan terus berjalan dengan baik,” kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela, Senin (24/8/2026).
“Langkah diplomasi juga dilakukan dengan terus berbagi informasi mengenai perkembangan situasi karhutla,” tambahnya.
Nabyl menegaskan bahwa pemerintah Indonesia konsisten mengeksekusi pelbagai langkah penanggulangan karhutla secara terintegrasi demi meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat serta ekosistem lingkungan, termasuk bagi negara tetangga.
RI senantiasa memaksimalkan mekanisme regional tingkat ASEAN guna menjalankan pemantauan dan pertukaran data terkait dampak karhutla, tuturnya.
Indonesia juga terus menjalin kerja sama dengan sesama anggota ASEAN dalam koridor Kesepakatan ASEAN mengenai Polusi Kabut Asap Lintas Batas (Agreement on Transboundary Haze Pollution), ujar jubir Kemlu RI.
Serangkaian langkah yang ditempuh tersebut berdiri sebagai upaya kolektif untuk meningkatkan kesiapbiapsiagaan, pengawasan, pencegahan, penanganan titik api, serta memperkokoh koordinasi antarbangsa dalam mengantisipasi risiko kabut asap lintas batas.
Oleh karena itu, Nabyl memastikan belum ada negara tetangga yang menyampaikan keberatan resmi kepada Indonesia mengenai dampak karhutla di kawasan mereka.
“Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih belum menerima penyampaian keberatan secara resmi dari negara-negara tetangga terkait perkembangan karhutla dan kabut asap,” kata Nabyl.
Senada dengan hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Minggu (23/8) mengutarakan bahwa pemerintah, lewat Menteri Luar Negeri Sugiono, intens memelihara komunikasi dengan negara tetangga seputar dampak karhutla.
“Karena itu kami berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini," ujar Prasetyo saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.
Adapun pihak pemerintah RI konsisten memperkuat skala pengendalian serta pemadaman karhutla di Kalimantan dan Sumatra lewat pengerahan 12.880 personel disertai perbantuan peralatan penanggulangan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), hingga pemantauan mutu udara.
Presiden Prabowo Subianto pun telah memimpin rapat pemadaman karhutla di Kalimantan sewaktu bertolak dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8) serta berkoordinasi langsung dengan sejumlah menteri terkait perihal langkah penanganan tersebut.