JAKARTA - Kementerian Luar Negeri menegaskan pemantauan terhadap sekitar 45 warga negara Indonesia di Nepal setelah banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal-Tibet pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Hingga Kamis, 27 Agustus 2026, belum ada laporan warga negara Indonesia menjadi korban atau terdampak bencana tersebut.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah mengatakan pemantauan dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Dhaka dan Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, dengan melibatkan jejaring komunitas warga negara Indonesia serta Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Kathmandu.
"KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI melalui koordinasi dengan jejaring komunitas WNI serta Konhor RI di Kathmandu. Hingga saat ini, berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan pihak terkait, belum terdapat laporan mengenai WNI yang terdampak," katanya, Kamis, 27 Agustus 2026.
Heni mengatakan sekitar 45 warga negara Indonesia berada di Nepal. Sebagian besar tinggal di Kathmandu dan bekerja di sektor perhotelan.
Kedutaan Besar Republik Indonesia Dhaka juga memberi perhatian khusus kepada warga negara Indonesia yang berada di Nepal sebagai wisatawan, terutama mereka yang melakukan kegiatan pendakian.
Perwakilan Republik Indonesia meminta agen perjalanan yang memberangkatkan wisatawan Indonesia ke Nepal segera melaporkan keberadaan dan kondisi para warga negara Indonesia kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia.
"KBRI Dhaka memberikan perhatian khusus terhadap WNI yang berada di Nepal sebagai wisatawan, khususnya yang melakukan kegiatan pendakian," ucapnya.
Bencana banjir bandang terjadi di kawasan perbatasan Nepal dan wilayah Tibet yang berada di bawah administrasi China. Data awal yang disampaikan Kementerian Luar Negeri menyebut sedikitnya 90 orang meninggal dunia di kedua sisi perbatasan, sementara ratusan orang masih dinyatakan hilang.
Namun, angka korban terus berubah seiring berlangsungnya operasi pencarian dan penyelamatan. Di sisi lain, otoritas Nepal telah mengonfirmasi 157 kematian pada Rabu, 26 Agustus, sedangkan China melaporkan tiga orang meninggal dan 265 orang hilang di Gyirong.
Laporan lain yang diperbarui pada Kamis, 27 Agustus menyebut jumlah korban di kedua sisi perbatasan telah mencapai sedikitnya 160 orang. Banjir juga menyebabkan kerusakan pada permukiman, jalan, jembatan, serta sejumlah infrastruktur di kawasan pegunungan.
Penyebab bencana juga masih menjadi perhatian. Reuters melaporkan para ahli menduga runtuhnya gletser yang memicu aliran material es dan batu menjadi pemicu banjir bandang. Energi seismik yang semula diduga sebagai gempa kemudian dinilai oleh US Geological Survey berasal dari runtuhan gletser dan aliran material tersebut.
Di tengah proses pencarian korban, Kementerian Luar Negeri meminta warga negara Indonesia di Nepal dan China meningkatkan kewaspadaan serta menghindari kawasan terdampak.
"KBRI Beijing dan KBRI Dhaka mengimbau seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat, menghindari wilayah terdampak, serta memantau informasi melalui sumber resmi," ucapnya.
Heni menegaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia Dhaka dan Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing akan terus memperbarui pemantauan terhadap warga negara Indonesia serta berkoordinasi dengan komunitas Indonesia di masing-masing wilayah.
"KBRI Beijing dan KBRI Dhaka akan terus memantau perkembangan situasi dan menjaga komunikasi dengan komunitas WNI."
Dalam keadaan darurat, warga negara Indonesia di Nepal dapat menghubungi Hotline Kedutaan Besar Republik Indonesia Dhaka di nomor +880 161-4444-552.
Sementara itu, warga negara Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok dapat menghubungi Hotline Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing di nomor +8618610455488 melalui WeChat, telepon, atau pesan singkat.
Kementerian Luar Negeri sebelumnya juga menjelaskan bahwa sistem pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri bertumpu pada pendataan dan layanan perwakilan Republik Indonesia untuk memastikan keberadaan serta memudahkan penanganan warga negara Indonesia dalam situasi darurat.