JAKARTA — Pemerintah Provinsi Banten memperoleh alokasi bantuan dari pemerintah pusat berupa program bedah rumah sebanyak 250 unit menyusul perolehan penghargaan sebagai pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 dalam kategori implementasi program 3 juta rumah.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah melalui keterangan yang diterima di Tangerang, Sabtu, mengutarakan rasa syukurnya atas apresiasi tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi wujud nyata dari penilaian objektif pemerintah pusat terhadap kinerja Pemprov Banten.
Ia menegaskan bahwa seluruh pencapaian ini pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan warga, yang terefleksikan melalui penurunan bantuan dari pemerintah pusat.
"Penghargaan ini kembali untuk masyarakat. Untuk tingkat provinsi yang mendapatkan (penghargaan ini) hanya dua, yaitu Jawa Barat dan Banten," ujar Dimyati.
Terkait alokasi 250 unit bedah rumah tersebut, Dimyati menjamin penyalurannya bakal memprioritaskan prinsip keadilan serta ketepatan sasaran. Skema teknis distribusi akan dirumuskan secara mendalam oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta instansi terkait.
"Ini nanti diberikan kepada daerah-daerah yang memang benar-benar membutuhkan," imbuhnya.
Dimyati menaruh harapan agar bantuan tersebut mampu mendongkrak kualitas hunian sehingga masyarakat Banten bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ia juga menggarisbawahi bahwa Pemprov Banten senantiasa terbuka terhadap kritik dan masukan demi mewujudkan perbaikan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
"Harapan kami, dengan acara ini, rekan-rekan yang menang akan lebih semangat lagi. Bagi yang belum beruntung, mudah-mudahan termotivasi untuk memperbaiki kinerja untuk memenangkan lomba berikutnya," tutur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian menerangkan bahwa anugerah tersebut mencakup empat kategori meliputi pengelolaan lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta implementasi program 3 juta rumah yang merepresentasikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.