JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong penguatan kompetensi pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue (SAR) hingga ke tingkat desa dan kelurahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan keahlian SAR tidak hanya dikuasai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Kompetensi dasar pencarian dan pertolongan juga perlu dipunyai jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga pemerintah kecamatan dan desa.
Perihal tersebut dibahas Pemprov Jabar bersama Kepala Kantor SAR Bandung dalam agenda pendalaman mitigasi dan antisipasi bencana, khususnya berkaitan dengan kemampuan pencarian dan pertolongan.
"Yang kami harapkan kompetensi pencarian dan pertolongan bukan hanya ada di Basarnas. Tapi ada juga di BPBD, provinsi, BPBD kabupaten kota, bahkan sampai ke kecamatan, lebih jauhnya di desa," ujar Herman, Selasa (1/9/2026).
Menurut dirinya, peningkatan kapasitas tersebut bakal ditindaklanjuti lewat konsolidasi bersama 27 kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Dari konsolidasi itu, pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai SAR diharapkan bisa diteruskan secara berjenjang sampai ke wilayah desa dan kelurahan.
"Harapan kami semua desa di Jawa Barat paling tidak mengetahui SAR yang sifatnya dasar," katanya.
Pemprov Jabar mencatat terdapat 5.957 desa dan kelurahan serta 627 kecamatan di Jawa Barat yang menjadi target penguatan kapasitas tersebut. Tidak semua perangkat di setiap wilayah harus menjadi personel SAR profesional, melainkan diharapkan terdapat perangkat kecamatan maupun desa yang mengantongi pengetahuan dasar mengenai pencarian dan pertolongan.
"Ya paling tidak perangkat desa, perangkat kecamatan ada di antaranya yang tahu dan paham tentang search and rescue, tentang pencarian dan pertolongan," ujar Herman.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk mempercepat penanganan saat bencana terjadi. Berbekal kemampuan dasar yang tersebar di berbagai wilayah, tindakan awal diharapkan dapat dieksekusi tanpa harus sepenuhnya menunggu kedatangan tim SAR profesional.
Sekda juga memaparkan penguatan kompetensi SAR merupakan salah satu ikhtiar Pemprov Jabar demi memastikan penanganan bencana dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan terkoordinasi di berbagai daerah. Hal tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat KDM agar seluruh jajaran pemerintahan daerah mengantongi kesiapsiagaan menghadapi beragam skenario bencana, termasuk hingga tingkat pemerintahan desa.
"Pak Gubernur Kang Dedi Mulyadi menghendaki di jajaran pemerintah daerah harus tanggap bencana, termasuk pemerintah desa. Dan kami harus siap dengan semua skenario," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana mengutarakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Menurut Ade, sinergi antara Basarnas dan pemerintah daerah perlu terus diperkokoh agar edukasi mengenai pencarian dan pertolongan mampu menjangkau lebih banyak warga.
"Cara kami untuk terus memberikan edukasi, sosialisasi terkait pembinaan kepada masyarakat. Kami bersyukur Basarnas dan pemerintah daerah bisa terus bersinergi, terus bisa memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat khususnya," kata Ade.
Ade menambahkan, penguatan kapasitas SAR juga perlu menyentuh warga dan relawan di tingkat kewilayahan. Dengan begitu, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dasar mengenai pencarian dan pertolongan yang dapat diterapkan sewaktu terjadi bencana.
Di sisi lain, BPBD Jawa Barat menegaskan siap mendukung penguatan kompetensi SAR bersama Basarnas. Sinergi tersebut akan diperluas hingga melibatkan relawan di tingkat kewilayahan.
"Kami akan support dan akan sinergi dengan teman-teman dari Basarnas, sampai dengan relawan-relawan di tingkat kewilayahan," ujar Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku.
Penguatan kapasitas tersebut nantinya tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Pemprov Jabar menekankan pentingnya eksekusi di lapangan agar pengetahuan SAR yang diberikan dapat benar-benar menjadi kemampuan yang siap digunakan saat terjadi bencana.