JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa demokrasi mesti bertransformasi sebagai cara hidup di tengah masyarakat, sehingga maknanya tidak berhenti sebatas mekanisme pemilu dan penghitungan suara.
Pasalnya, menurut dia, kekuasaan dalam sistem demokrasi senantiasa terbuka terhadap kritik serta pembatasan.
"Hal ini sebagaimana pemikiran Mohammad Natsir," ujar Yusril dalam gelaran BJ Habibie Memorial Lecture Ke-5 di Jakarta, Rabu.
Atas dasar itu, ia menjelaskan bahwa bangunan demokrasi bertumpu pada lima pilar utama, yakni legitimasi, keadilan, etika publik, pembatasan kekuasaan, dan pertanggungjawaban.
Pada aspek legitimasi, Yusril menerangkan bahwa kekuasaan merupakan bentuk amanah sekaligus buah dari persetujuan rakyat. Sementara itu, dalam pilar keadilan, ditegaskan bahwa roda kekuasaan wajib dijalankan berlandaskan prinsip keadilan, musyawarah, serta kemaslahatan.
Lebih lanjut, pada pilar etika publik, ia mengemukakan bahwa agama berfungsi sebagai sumber etika, bukan alat pendominasian. Adapun pilar pembatasan kekuasaan menekankan pentingnya hukum, kritik, oposisi, dan mekanisme koreksi agar jalannya kekuasaan tidak tanpa batas.
Ia menambahkan, pilar pertanggungjawaban memastikan bahwa setiap penguasa wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat, Tuhan Yang Maha Esa, serta hati nurani masing-masing.
Oleh karena itu, Menko menegaskan bahwa kebebasan dalam menyampaikan pikiran dan pendapat dijamin sepenuhnya dalam sistem demokrasi, begitu pula dengan hak untuk menjadi oposisi.
Dirinya bahkan menyatakan kesiapan untuk membela mati-matian kebebasan warga yang ingin menyuarakan pendapat kapan pun serta di mana pun.
"Itulah hakikat demokrasi. Walaupun sepintas ini merujuk kepada liberalisme, tetapi pemahaman seperti itu pada dasarnya adalah keyakinan yang kuat dan tidak perlu merasa terancam oleh kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki perbedaan-perbedaan pandangan politik," ungkapnya.
Dengan demikian, tutur dia, situasi tersebut mencerminkan etika kebangsaan yang luhur, di mana kendati keyakinan serta pandangan antarwarga berbeda, kewajiban untuk menghormati hak sesama dalam berpendapat tetap harus dijunjung tinggi.
Di samping itu, ia turut mengimbau agar kepentingan golongan senantiasa diletakkan di bawah komitmen bersama untuk merawat keutuhan bangsa.
Terlebih dalam dinamika politik yang kerap diwarnai persaingan kepentingan serta identitas, ia mengingatkan supaya kepentingan politik kelompok tidak boleh mengalahkan kepentingan yang jauh lebih besar, yakni kepentingan bersama.