JAKARTA — Kementerian Perhubungan memperoleh tambahan alokasi dana sebesar Rp1 triliun pada tahun 2027 guna mengatasi ribuan titik perlintasan sebidang kereta api di berbagai wilayah Indonesia.
Allan Tandiono selaku Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengutarakan bahwa proses pendataan mencatat ada 3.674 perlintasan sebidang antara rel kereta dan jalan raya, di mana 1.810 titik di antaranya membutuhkan penanganan segera.
Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, tercatat 2.771 perlintasan resmi dengan perincian 1.864 lokasi terjaga serta 907 lokasi tidak terjaga, sementara 903 titik lainnya masuk kategori liar dan tanpa penjagaan.
“Dari 1.810 lokasi yang membutuhkan penanganan, sebanyak 172 lokasi akan ditutup karena memenuhi sejumlah kriteria, antara lain lebar jalan kurang dari 2 meter,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi V DPR, Kamis (3/9/2026).
Di samping itu, sebanyak 1.638 titik lainnya memerlukan perbaikan aspek keselamatan, dengan catatan 234 lokasi dari kelompok tersebut turut dikaji untuk ditutup berdasarkan aturan berlaku.
Dengan demikian, target utama peningkatan keselamatan difokuskan pada 1.404 titik. Penentuan titik prioritas ini mempertimbangkan berbagai aspek seperti lebar jalan, kelas jalur rel, tingkat kepadatan atau headway kereta, serta kondisi fisik jalan raya.
Pelaksanaan penanganan ini dikoordinasikan secara lintas instansi bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Danantara.
Kolaborasi erat juga dijalin bersama operator kereta api, PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dari total sasaran prioritas tersebut, 190 titik telah mulai dikerjakan oleh KAI pada tahun ini, sedangkan 1.214 titik sisanya yang berada di bawah Balai Teknik Perkeretaapian akan didanai lewat tambahan anggaran Rp1 triliun.
Cakupan pengerjaan meliputi penyediaan dokumen perencanaan teknis serta pemasangan pintu perlintasan yang secara otomatis memicu kebutuhan personel penjaga baru.
Allan menyebutkan bahwa setiap titik perlintasan berpintu membutuhkan empat orang petugas, sehingga total tambahan tenaga kerja yang diperlukan untuk 1.404 titik mencapai 5.616 orang.
"Terdapat kebutuhan tenaga kerja baru sebagai petugas jaga, yang pembiayaannya diselenggarakan melalui IMO Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Sebagai bagian dari dukungan operasional, KAI Properti sebelumnya juga aktif memperkuat aspek keselamatan melalui pembangunan fasilitas gardu serta pelatihan kompetensi petugas.
Sampai tanggal 27 Agustus 2026, pembangunan gardu Jaga Perlintasan Langsung (JPL) di 190 titik prioritas telah terealisasi di 154 lokasi atau menyentuh angka 81,05 persen.
Fasilitas yang dihadirkan meliputi gardu jaga, perangkat komunikasi, alarm peringatan, rambu keselamatan, hingga perlengkapan pendukung lainnya yang tersebar merata di seluruh wilayah Daerah Operasi (Daop) dan Divisi Regional (Divre) KAI.
Di sisi lain, pagu anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp8,19 triliun, mengalami lonjakan berarti dari rencana pagu indikatif sebelumnya yang hanya senilai Rp4,65 triliun.