JAKARTA — PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham dengan anggaran maksimal mencapai Rp300 miliar. Langkah ini diambil perseroan guna menjaga kestabilan harga saham BBHI di tengah situasi pasar yang mengalami fluktuasi cukup signifikan.
Corporate Secretary & PMO Division Head Allo Bank, Stacey Aryadi Suryoputro, mengemukakan bahwa aksi korporasi buyback tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 3 September hingga 2 Desember 2026.
Pelaksanaan pembelian kembali saham ini akan dilangsungkan lewat Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui perantaraan satu anggota bursa.
“Pembiayaan pembelian kembali saham perseroan akan menggunakan saldo laba ditahan. Jumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan sebanyak-banyaknya Rp300 miliar,” tulis Stacey dalam keterbukaan informasi pada Kamis (3/9/2026).
Stacey menjelaskan bahwa langkah buyback ini merupakan bagian dari inisiatif perseroan dalam menghadirkan fleksibilitas agar nilai saham BBHI tetap stabil dan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan secara lebih akurat.
Kebijakan ini sekaligus dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kondisi pasar dengan fundamental Allo Bank, serta memelihara kepercayaan para pemangku kepentingan demi mendukung pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan.
“Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 29/2023,” jelasnya.
Lebih lanjut, manajemen memastikan bahwa aksi korporasi tersebut tidak akan memberikan dampak material terhadap beban operasional perseroan, sehingga proyeksi laba rugi tetap sejalan dengan target yang ditetapkan.
Potensi kerugian (potential loss) dari peralihan aset kas menjadi saham treasury dipastikan tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan perusahaan.
Pihak manajemen juga meyakini bahwa alokasi dana sebesar Rp300 miliar atau setara dengan 1,93% dari total aset Allo Bank tidak mengganggu jalannya kegiatan operasional maupun tingkat likuiditas perseroan.
“Perseroan memiliki modal kerja dan cashflow yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha kami,” pungkasnya.