JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan bahwa para anggota yang memegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) telah menjalankan langkah kesiapsiagaan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada wilayah kerja masing-masing.
Ketua Umum APHI Soewarso menjelaskan bahwa pelaksanaan tersebut mencakup kegiatan patroli, pengawasan titik panas, deteksi dini, kesiapan petugas bersama perlengkapan, peninjauan lapangan, serta tindakan cepat ketika muncul tanda-tanda kebakaran.
"PBPH bukan baru siap mendukung, tetapi telah melaksanakan SOP (standar operasional prosedur) kesiapsiagaan dan pengendalian karhutla," kata Soewarso dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Para anggota APHI turut menjalankan upaya pencegahan lewat penyuluhan kepada warga serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam pengendalian karhutla, tambahnya.
Langkah pencegahan tersebut juga dijalankan lewat sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko serta dampak karhutla, pembinaan Masyarakat Peduli Api, serta peningkatan kesadaran supaya pembukaan dan pengelolaan lahan tidak dilakukan dengan cara dibakar.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta seluruh pemegang PBPH untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta ikut serta secara aktif dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, khususnya dalam menghadapi puncak cuaca ekstrem pada September 2026.
Peningkatan kesiapsiagaan ini diperlukan guna mengamankan wilayah kerja PBPH, kawasan hutan, masyarakat, serta menjaga mutu udara dari dampak buruk karhutla.
Kementerian Kehutanan turut memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, sektor swasta, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Hasil evaluasi sepanjang Agustus menunjukkan tren penanganan yang membaik di sejumlah wilayah,” ujar Raja Juli Antoni lewat keterangannya di Jakarta, Selasa (1/9).
Kendati memperlihatkan progres positif, Menteri Kehutanan mengingatkan semua pihak agar tidak cepat berpuas diri. Bulan September menjadi masa krusial sehingga tingkat kewaspadaan, kesiapan personel serta sarana, deteksi dini, beserta koordinasi pemadaman wajib terus ditingkatkan.
Menanggapi hal tersebut, Soewarso menegaskan bahwa anggota APHI senantiasa memperkuat dukungan terhadap instruksi pemerintah, di antaranya lewat penerapan standar operasional prosedur (SOP) kesiapsiagaan dan pengendalian karhutla di wilayah kerja masing-masing.
Berdasarkan keterangan Soewarso, penerapan SOP itu terus dimantapkan melalui koordinasi bersama Kementerian Kehutanan, pemda, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta pihak-pihak terkait di tingkat tapak.
APHI pun telah merilis surat edaran bagi seluruh anggota untuk menaikkan kewaspadaan, memastikan kesiapan sumber daya, serta mengoptimalkan segala upaya antisipasi dan penanggulangan karhutla.
"Surat edaran tersebut memperkuat langkah yang telah dilaksanakan anggota. Kami meminta seluruh PBPH terus meningkatkan patroli, deteksi dini, kesiapan personel dan sarana prasarana, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan seluruh pihak," tutur Soewarso.
Para anggota APHI juga didorong agar saling mendukung serta bergotong royong, termasuk membantu penanganan kebakaran di luar wilayah konsesi sesuai kebutuhan serta arahan pemerintah, ucapnya.
"Pendekatan berbasis bentang alam diperlukan karena api dan asap tidak mengenal batas administratif maupun batas areal kerja perusahaan," ujar Soewarso.
Di samping itu, APHI meningkatkan kerja sama bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) guna mendukung sinergi lintas sektor dalam pencegahan serta pengendalian karhutla.
Kerja sama tersebut difokuskan pada pertukaran data, penguatan kesiapsiagaan petugas dan peralatan, bantuan pemadaman baik di dalam maupun di luar wilayah konsesi, serta penyuluhan kepada warga dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah dan pihak berwenang.
Menurut Soewarso, sinergi antara Kementerian Kehutanan, APHI, PBPH, aparat penegak hukum, pemda, dan masyarakat diandalkan mampu memperkuat penerapan SOP di tingkat tapak, mempercepat penanggulangan setiap titik api, serta melindungi kawasan hutan dan masyarakat selama periode puncak rawan karhutla.