JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menaikkan target belanja negara sekaligus penerimaan pada postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027.
Dalam rapat pembahasan RAPBN 2027 yang digelar Banggar, rencana belanja negara naik Rp9,1 triliun dari pengajuan sebelumnya Rp4.097,2 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun. Penambahan Rp9,1 triliun ini hanya terjadi pada belanja pemerintah pusat, yakni kementerian/lembaga (K/L).
Sementara itu, belanja non-K/L serta Transfer ke Daerah (TKD) tidak berubah.
Beriringan dengan kenaikan belanja ini, pihak pemerintah turut mendongkrak target pendapatan negara. Seluruh target penerimaan negara (kecuali hibah) baik untuk pajak, kepabeanan dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditingkatkan dengan total Rp9,1 triliun. Langkah ini ditempuh guna menjamin defisit APBN tetap bertahan pada angka Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB.
"Keseimbangan primer tidak ada perubahan [defisit] Rp20,9 triliun. Defisit anggaran dari pendapatan dikurangi belanja Rp671,2 triliun. Persentase dalam PDB sebagaimana kami sampaikan sebelumnya 2,4% terhadap PDB," ujar Ketua Banggar DPR Said Abdullah pada rapat kerja di Gedung DPR, Senin (7/9/2026).
Apabila diperinci, lonjakan target pendapatan negara sebesar Rp9,1 triliun meliputi kenaikan penerimaan perpajakan sebesar Rp4 triliun—mencakup sektor pajak Rp2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp2 triliun.
Sementara itu, lonjakan PNBP mencatatkan angka lebih tinggi yaitu Rp5,1 triliun dari proyeksi awal. Said menjelaskan kenaikan PNBP terjadi pada PNBP SDA migas dari Rp129,94 triliun menjadi Rp131,38 triliun, PNBP SDA nonmigas dari Rp153,47 triliun menjadi Rp154,65 triliun, serta PNBP Lainnya dari Rp113,96 triliun menjadi Rp116,42 triliun.
"Total PNBP Rp517,41 triliun menjadi Rp522,48 triliun, selisih Rp5,07 triliun," terang politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini.
Said memaparkan bahwa perubahan tersebut mengacu pada hasil rapat panitia kerja (panja) belanja yang telah dilaksanakan sebelumnya. Rincian belanja K/L lainnya bakal dibahas lebih mendalam pada Rabu (9/9/2026).
Menurut penjelasan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, kenaikan target pendapatan negara senilai Rp9,1 triliun ini tergolong sebagai bentuk penyesuaian yang terukur. Kenaikan ini berjalan selaras dengan hasil pembahasan panja di Banggar DPR dan pemerintah, yang turut merujuk pada patokan asumsi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi yakni sebesar 6%.
Di samping itu, terkait dengan postur PNBP, Suahasil memaparkan terdapat dorongan ekspektasi kenaikan harga komoditas beserta kalkulasi asumsi nilai tukar. Sebagai gambaran, asumsi ICP atau harga minyak ditetapkan setinggi US$75 per barel dan kurs rupiah berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS.
"PNBP kan lihat juga harga komoditas dan kurs. Dari peningkatan itu, kami lihat bagus postur [anggaran] yang kami miliki," ujar pria yang menjabat Wamenkeu sejak 2020 itu usai raker.
Suahasil menyampaikan rincian pembagian postur belanja pemerintah masih akan dilanjutkan dalam forum rapat tingkat panja antara Banggar dan pemerintah lusa. Pihaknya belum membeberkan secara spesifik K/L mana saja yang menyerap penambahan alokasi belanja Rp9,1 triliun ini.
"Nanti kami lihat juga sebarannya gimana dari hasil panja nanti. Itu nanti didetailkan per belanja K/L," kata Suahasil.