JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk mengakselerasi penyaluran bantuan kepada warga yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebab, realisasi pencairan bantuan di beberapa wilayah dinilai masih minim, sementara kebutuhan pokok warga yang berada di lokasi pengungsian harus ditangani dengan segera.
Tito mengungkapkan, tingkat realisasi bantuan dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) di wilayah NTT tergolong belum merata antarwilayah. Pemerintah Provinsi NTT sendiri tercatat telah mengucurkan 43% bantuan, sedangkan sejumlah daerah lainnya baru mencatatkan angka 27% dan 25%.
"Untuk Gubernur saya memberikan apresiasi karena dapat anggaran bantuan dari Pak Presiden, untuk Belanja Tidak Terduga 40 miliar, sudah bisa dieksekusi, realisasikan untuk membantu masyarakat dengan cepat, itu 43 persen. Ada juga yang 27 persen, 25 persen," ujar Tito usai memimpin rapat koordinasi bersama Pemda terdampak bencana di NTT, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (9/9/2026).
Mendagri menegaskan, wilayah yang penyerapan bantuannya masih rendah kudu bergegas mempercepat pendistribusian, utamanya bagi warga yang kini bertahan di tenda darurat maupun lokasi pengungsian.
Ketersediaan kebutuhan pokok layaknya pangan dan sandang wajib dipastikan aman, tidak terlepas pula logistik spesifik bagi perempuan dan anak-anak.
"Itu arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu, anak-anak," lanjut Tito.
Di samping pemenuhan logistik dasar, pihak pemerintah mulai merancang skema perbaikan hunian warga yang mengalami kerusakan dampak bencana. Tito mendesak Pemda menyegerakan proses pendataan beserta verifikasi skala kerusakan rumah supaya alokasi bantuan tepat sesuai fakta lapangan.
Skema bantuan dari pemerintah disesuaikan berdasarkan skala kerusakan. Kategori rusak ringan akan memperoleh dana Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sedangkan rusak berat mendapatkan Rp70 juta dan berhak dibangun kembali di atas lahan milik warga.
Mekanisme pendataan diterapkan secara berlapis guna menjamin keakuratan tingkat kerusakan bangunan serta mencegah ketidaktepatan sasaran bantuan.
Bagi bangunan berkategori rusak berat, pengerjaan konstruksi dapat dijalankan di lokasi semula (in situ). Kendati demikian, apabila kondisi tanah tidak memungkinkan, pemerintah siap menyediakan tempat tinggal di area relokasi.
Tito menggarisbawahi pentingnya kelajuan pendataan lantaran rincian data tersebut menjadi acuan utama pemerintah dalam memutuskan bentuk intervensi bantuan maupun rekonstruksi rumah warga terdampak.
Agenda rapat koordinasi tersebut juga mengulas pemenuhan hunian tetap bagi penyintas bencana di Sumatra.
Pemerintah menyiapkan skema pembangunan tempat tinggal in situ melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan proyek di kawasan relokasi bakal digarap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Demi mempercepat tahapan pembangunan, pemerintah bakal menjalin koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), khususnya mengenai proses tender.
"Rencana nanti Senin, kami akan datang ke BPKP bersama LKPP. Intinya agar cepat selesaikan lelang, karena waktunya tinggal pendek ini," tutup Tito.