JAKARTA - PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) menyatakan masih mencermati perkembangan wacana pemerintah mengenai tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
“Tentu saja saat ini perusahaan masih memantau perkembangan rencana pemerintah berkait pengelolaan ekspor batubara satu pintu melalui DSI termasuk di dalamnya prosedur dan mekanisme,” kata Presiden Direktur ITM Mulianto dalam paparan publik (public expose) yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Lebih jauh, Mulianto menyampaikan bahwa ITM memiliki komitmen penuh untuk menyokong kebijakan pemerintah demi menggenjot daya saing komoditas batubara nasional.
“Pada prinsipnya, perusahaan akan setiap saat berkomitmen untuk mendukung kewajiban pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara sekaligus juga memperkuat daya saing industri batubara nasional,” ujar dia.
Adapun DSI resmi beroperasi sejak 1 Juni 2026 dan telah berhasil membentuk visibilitas analitis atas sekitar 6.500 deklarasi ekspor, dengan nilai menembus lebih dari 14 miliar dolar AS atau setara Rp248,29 triliun serta akumulasi volume melampaui 90 juta ton komoditas.
Pihak DSI mengungkapkan bahwa deretan transaksi itu mencakup pengiriman dari 50 lebih pelabuhan muat yang tersebar di 25 provinsi menuju ke lebih dari 100 negara tujuan.
Saat ini, DSI sedang mengintegrasikan data ekspor nasional dengan acuan pasar dunia untuk menyambungkan informasi terkait harga, volume, kualitas, klasifikasi Harmonized System (HS), armada kapal pengangkut, hingga pasar tujuan ekspor.
Hasil analisis awal yang dijalankan DSI bersama beberapa badan usaha milik negara (BUMN) mengindikasikan adanya potensi optimalisasi nilai mencapai sekitar 5 miliar dolar AS atau setara Rp88,68 triliun setiap tahunnya.
Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengutarakan bahwa DSI siap mengemban tugasnya dalam memperkokoh ekosistem komoditas strategis nasional lewat penguatan transparansi, tata kelola, serta pemaksimalan nilai ekspor sumber daya alam Indonesia.
“Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi sumber daya saja tidak cukup. Kami memerlukan tata kelola yang lebih kuat, visibilitas yang lebih baik, dan sistem yang lebih akuntabel untuk memastikan nilai yang dihasilkan dari komoditas-komoditas ini dicatat dan dioptimalkan dengan baik bagi kepentingan nasional,” kata Rosan.