JAKARTA - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan bahwa kunjungan Duta Kehormatan UNDP (United Nations Development Programme), Putri Mahkota Victoria dari Swedia, ke wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), memberikan sorotan khusus terhadap agenda pembangunan yang bersifat inklusif, tangguh, serta berkelanjutan.
Agenda kunjungan tersebut terlaksana dalam rentang waktu tanggal 5 sampai 6 September 2026, dengan turut didampingi oleh Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella serta Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
“Dua hari ini merepresentasikan secara ringkas makna pembangunan bagi kami. Komunitas yang bangkit kembali, melindungi, dan bergerak maju bersama. Nilai-nilai tersebut juga mencerminkan prinsip yang telah lama kami junjung dalam kemitraan, mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga ketahanan iklim dan ekonomi biru, yakni nilai-nilai yang selaras dengan prioritas nasional kami, Astacita,” ujar Febrian dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Pengalaman bangkitnya Lombok usai diterpa bencana gempa bumi berkekuatan dahsyat pada tahun 2018 merefleksikan bahwa proses pemulihan tidak sekadar berfokus pada rekonstruksi fisik atas apa yang telah runtuh, melainkan turut membangun kapasitas masyarakat agar jauh lebih siap menghadapi berbagai potensi guncangan di masa depan.
Setibanya di SMK Negeri 1 Pemenang, Lombok Utara, Putri Mahkota Swedia berkesempatan menyaksikan secara langsung wujud infrastruktur fasilitas publik tahan gempa yang dibangun kembali lewat skema Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) UNDP, dengan sokongan pendanaan dari KfW, sehingga berhasil memulihkan fungsi layanan krusial sekaligus menanamkan fondasi ketahanan fisik bagi warga.
Namun demikian, dia menambahkan bahwa ketangguhan kolektif juga bertumpu pada kapasitas masyarakat dalam menghidupkan kembali sumber penghidupan serta melahirkan ruang peluang ekonomi anyar.
Sesi diskusi antara Duta Kehormatan UNDP bersama para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) bertempat di UPTD Bale KITA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kemasan Promosi dan Pemasaran Produk Daerah) memperlihatkan betapa krusialnya peran kewirausahaan serta geliat ekonomi lokal guna mengonversi fase pemulihan pascabencana menjadi ketahanan ekonomi jangka panjang, utamanya bagi kelompok warga yang roda pencahariannya bertopang pada sektor pariwisata dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam.
Rangkaian lawatan ini turut menggarisbawahi efektivitas transformasi digital dalam mendongkrak perluasan akses layanan kesehatan bermutu tinggi, yang menjangkau mulai dari level masyarakat akar rumput hingga pengembangan disiplin ilmu kedokteran tingkat lanjut.
Bergeser ke Puskesmas Pemenang, Putri Mahkota mengkaji secara mendalam sistem SMILE (Electronic Immunization and Logistics Monitoring System), yakni sebuah platform digital besutan kolaborasi UNDP bersama Kementerian Kesehatan yang memperoleh dukungan pendanaan dari Global Fund serta GAVI, the Vaccine Alliance.
Melalui integrasi manajemen data rantai pasok logistik vaksin, pemanfaatan sistem ini dinilai mampu memudahkan fasilitas layanan kesehatan dalam mengelola ketersediaan stok secara presisi serta mengoptimalkan penyaluran layanan kesehatan esensial secara lebih tangguh.
Sebelumnya, dalam agenda lawatan di Jakarta, Putri Mahkota juga meninjau langsung progres peningkatan kapasitas kapabilitas riset sains genom nasional melalui program Biomedical & Genome Science Initiative (BGSi), yang menerapkan teknologi whole genome sequencing demi mengakselerasi pengobatan berbasis presisi serta penguatan sistem surveilans penyakit.
“Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana transformasi digital dapat berperan di berbagai tingkatan sistem kesehatan: memperkuat penyediaan layanan kesehatan primer sehari-hari sekaligus memungkinkan Indonesia memanfaatkan ilmu pengetahuan mutakhir untuk mendeteksi ancaman penyakit dan mengembangkan pendekatan yang lebih tepat sasaran dalam diagnosis dan pengobatan,” kata Wakil Kepala Bappenas itu pula.
Menyambangi kawasan Gili Meno, rombongan delegasi mengeksplorasi ragam model solusi ekonomi biru yang mengintegrasikan aspek konservasi ekosistem kelautan dengan roda penghidupan masyarakat lokal serta inovasi skema pembiayaan berkelanjutan.
Gili Meno tercatat sebagai salah satu titik pionir implementasi inisiatif asuransi terumbu karang di Indonesia. Perlu diketahui, wilayah perairan Indonesia menyimpan sekitar 16 persen dari total populasi terumbu karang dunia yang berfungsi menopang sektor perikanan, industri pariwisata, ketahanan pangan, hingga perlindungan garis pesisir pantai.
Sektor pariwisata berbasis keindahan ekosistem terumbu karang di kawasan Gili Matra (termasuk Gili Meno) diestimasikan mampu meraup nilai ekonomi hingga Rp9,5 triliun per tahun, sementara rata-rata tingkat pendapatan harian masyarakat pesisir setempat masih berada di kisaran angka kurang dari 15 dolar Amerika Serikat (AS).
Demi meredam risiko kerentanan akibat hantaman perubahan iklim, pihak Bappenas bersama UNDP menginisiasi terobosan instrumen parametric insurance atau asuransi parametrik yang dirancang khusus untuk mengalirkan injeksi dana darurat bagi komunitas pesisir tatkala temperatur air laut melonjak hingga ambang batas yang memicu ancaman serius bagi kelestarian terumbu karang.
Keberadaan skema pendanaan ini diproyeksikan mampu mengakselerasi proses pemulihan serta rehabilitasi terumbu karang secara instan, sekaligus membentengi para pelaku usaha lokal dari dampak destruktif fenomena pemutihan karang (coral bleaching), yakni hilangnya pigmen warna serta kematian organisme karang akibat stres lingkungan akibat suhu perairan yang terlampau hangat dan abnormal.
Lebih lanjut, agenda kunjungan ini turut mengekspos praktik budi daya rumput laut sebagai teladan konkrit harmonisasi kegiatan ekonomi yang berjalan selaras dengan kelestarian ekosistem laut.
Dengan menawarkan opsi mata pencaharian alternatif yang bertumpu pada kesehatan ekosistem pesisir, sektor budi daya rumput laut membuktikan potensi besar ekonomi biru dalam mendulang pundi-pundi pendapatan sekaligus menjaga ketahanan lingkungan laut yang menjadi tumpuan hidup warga.
Pada titik pemberhentian terakhir di wilayah Bayan, Lombok Utara, Duta Kehormatan UNDP tersebut mengamati dari dekat sistem tata kelola hutan adat berbasis partisipasi masyarakat serta sokongan aktif UNDP pada tahapan verifikasi kawasan hutan adat lewat instrumen Program UN-REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), yang disokong oleh inisiatif NICFI (International Climate and Forest Initiative) asal Norwegia.
Melalui penerapan hukum adat lokal berbernama awig-awig, masyarakat setempat terbukti konsisten menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus merawat warisan tradisi serta ritual leluhur secara turun-temurun.
Berdasarkan esensi pengalaman kunjungan lapangan di Lombok tersebut, pihak UNDP memandang bahwa langkah ini merepresentasikan upaya konkret dalam menerjemahkan target global ihwal isu iklim serta biodiversitas ke dalam mekanisme operasional praktis yang menyentuh langsung tingkat tapak, memangkas risiko investasi, serta menghasilkan nilai kemaslahatan nyata bagi alam dan manusia.
Di samping itu, kunjungan ini menegaskan urgensi sinergi antara kebijakan publik berikut alokasi pembiayaannya dengan ekspansi investasi sektor swasta serta dinamika ekonomi kerakyatan lokal.
“Ke depan, peluangnya adalah menghubungkan solusi yang berakar pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat ini dengan kebijakan, pembiayaan, dan investasi, sehingga apa yang berhasil di satu komunitas dapat membuka peluang dan membangun ketahanan dalam skala yang jauh lebih besar,” ujar Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella.