JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan distribusi Biodiesel 50% (B50) saat ini telah mencapai 95% di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia.
Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto memaparkan bahwa sekitar 5% wilayah yang belum terdistribusi B50 saat ini masih berada dalam fase transisi akhir untuk menghabiskan sisa stok B40.
Menurut penjelasannya, kondisi tersebut terutama terjadi di kawasan regional Maluku dan Papua yang sebelumnya memiliki ketahanan stok B40 cukup tinggi.
“Kami menargetkan pada akhir September atau Oktober ini, seluruh wilayah sudah 100% mendistribusikan B50,” kata Eko dalam Temu Media Nasional Subholding Downstream di Pertamina Fuel Terminal Rewulu, Bantul, Yogyakarta, Jumat (11/9/2026).
Eko memastikan progres distribusi biosolar tersebut telah dilaporkan secara berkala kepada kementerian, lembaga terkait, dan stakeholder pengawas. Ia menegaskan program inisiatif B50 yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Juli lalu merupakan amanah yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga untuk menyelesaikan masa transisi dari B40 menuju B50 dalam tenggat waktu tiga bulan.
Eko mengutarakan bahwa kebijakan B50 perlu digarisbawahi sebagai salah satu program strategis pemerintah. Menurut pandangannya, implementasi B50 juga menjadikan Indonesia sebagai negara pionir, bahkan satu-satunya di dunia yang berhasil mengimplementasikan biofuel berbasis minyak kelapa sawit (CPO) hingga taraf campuran B50.
“Pertamina Patra Niaga selalu siap mendukung roadmap pemerintah, bilamana ketersediaan bahan baku sawit mencukupi, tidak menutup kemungkinan transisi dapat berlanjut ke B60 hingga B100 secara bertahap,” kata Eko.
Sebelumnya, Kadin Indonesia Institute menyebut B50 dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Namun, pelaku industri sawit mengingatkan peningkatan kebutuhan domestik harus tetap disesuaikan dengan kemampuan produksi dan ketersediaan bahan baku.
Pemerintah memperkirakan B50 dapat menghilangkan sekitar 18 juta kiloliter impor solar dan menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.
Director of Insight Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian menilai manfaat tersebut membuat B50 tidak lagi sebatas kebijakan substitusi impor, melainkan juga dapat menjadi bagian dari transformasi industri. Menurut Fakhrul, penghematan devisa dari B50 dapat mengurangi sensitivitas Indonesia terhadap perubahan harga minyak sekaligus menekan kebutuhan pembiayaan eksternal.