JAKARTA - Pertemuan penting kembali digelar di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu, 5 Oktober 2025..
Dalam suasana yang relatif informal namun sarat makna, kepala negara memanggil sejumlah menteri dan anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah yang kini tengah berjalan di berbagai sektor.
Momentum pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo tengah mempercepat pelaksanaan agenda-agenda besar yang sudah dicanangkan sejak awal masa kepemimpinan.
Fokus utamanya, memastikan bahwa setiap kementerian bergerak sinkron dalam menjalankan program strategis nasional yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Bahas Sejumlah Program Prioritas Nasional
Melalui unggahan di akun resmi Instagram Sekretariat Kabinet, dijelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas beberapa program utama seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, serta inisiatif besar lain yang mencakup bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan stimulus ekonomi nasional.
Seluruh program itu merupakan bagian dari pilar kebijakan ekonomi kerakyatan yang ingin memastikan pemerataan pembangunan dari desa hingga kota. Prabowo menekankan pentingnya pelaksanaan di lapangan yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan transparan agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Instruksi Tegas untuk Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu sorotan utama dalam pembahasan adalah program Makan Bergizi Gratis. Prabowo meminta agar pelaksanaannya dilakukan secara disiplin dan terukur, mengingat program ini menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak di sekolah dan masyarakat prasejahtera.
Dalam keterangan Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa Presiden memberikan arahan khusus kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) agar seluruh dapur penyedia makanan bergizi sudah dilengkapi dengan alat uji kebersihan (tes kit) mulai minggu depan.
“Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci & pengering higienis dilengkapi air hangat & alat khusus untuk menghindari bakteri, serta penyediaan filter air bersih,” tulis @sekretariat.kabinet.
Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan higienitas. Pemerintah juga ingin memastikan agar proses distribusi dan penyajian dilakukan dengan prinsip keamanan pangan yang tinggi.
Fokus pada Ketahanan dan Kemandirian Ekonomi
Selain program pangan dan gizi, Presiden Prabowo juga membahas ketahanan energi dan stimulus ekonomi nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan yang mengarah pada kemandirian ekonomi nasional, baik melalui penguatan koperasi, sektor usaha mikro, maupun pemanfaatan energi domestik.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu instrumen utama untuk menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput. Melalui program ini, pemerintah menargetkan lahirnya koperasi modern yang mampu menjadi tulang punggung ekonomi lokal, sekaligus menekan kesenjangan ekonomi antarwilayah.
Sementara itu, Kampung Nelayan Merah Putih diarahkan untuk memperkuat sektor maritim Indonesia, dengan menyediakan fasilitas penunjang seperti dermaga, cold storage, dan akses distribusi hasil laut yang lebih efisien.
Dengan menyoroti dua sektor tersebut—pertanian dan kelautan—Prabowo menegaskan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara pangan dan energi, sembari memastikan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan masyarakat pesisir.
Pemeriksaan dan Renovasi Pondok Pesantren
Di bidang sosial dan pendidikan, Presiden Prabowo juga memberi perhatian besar terhadap pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan karakter masyarakat.
Ia memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama jajarannya untuk memeriksa dan memperbaiki kondisi fisik pondok pesantren resmi yang memerlukan perbaikan struktur bangunan.
“Presiden memerintahkan agar dilakukan pengecekan terhadap kekuatan struktur bangunan pondok pesantren resmi dan memberikan bantuan bila diperlukan. Selain itu, beliau juga menekankan agar pemilik pondok memperhatikan proses renovasi atau pengembangan gedung dengan benar,” tulis @sekretariat.kabinet.
Instruksi ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap keselamatan santri dan tenaga pengajar, sekaligus memastikan bahwa fasilitas pendidikan agama di seluruh Indonesia memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
Konsolidasi Pemerintah untuk Akselerasi Program
Pertemuan di Kertanegara ini bukan sekadar koordinasi teknis antarmenteri, tetapi juga merupakan upaya konsolidasi politik dan administratif agar seluruh program unggulan pemerintah berjalan serentak dengan arah kebijakan yang sama.
Presiden Prabowo disebut ingin memastikan bahwa semua kementerian memiliki persepsi dan pemahaman yang selaras terhadap visi pembangunan nasional yang berlandaskan kemandirian, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat.
Para menteri yang hadir juga diminta menyampaikan laporan progres di lapangan, termasuk kendala dan hambatan yang masih dihadapi dalam implementasi program prioritas. Melalui forum semacam ini, koordinasi antarlembaga diharapkan semakin solid dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komitmen Pemerintah: Kerja Cepat dan Tepat Sasaran
Pertemuan ini memperlihatkan komitmen kuat pemerintahan Prabowo Subianto untuk bekerja cepat namun tetap terukur. Dengan pendekatan yang berbasis koordinasi lintas sektor, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga perbaikan pondok pesantren merupakan wujud nyata dari semangat pembangunan yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memperoleh manfaat.
Dengan pengawasan ketat dari Presiden sendiri, pelaksanaan program-program ini diharapkan berjalan efisien, transparan, dan akuntabel. Pertemuan di Kertanegara pun menjadi sinyal bahwa pemerintahan baru ingin bergerak serentak dengan visi besar menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan berdaulat secara ekonomi serta sosial.
