JAKARTA - Kebijakan baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membawa perubahan besar bagi dunia pendidikan di Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa sekolah-sekolah ke depan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga dapat berperan sebagai dapur penyedia makanan sehat bagi peserta didik. Konsep ini disebut sebagai school kitchen dan kini tengah dalam pembahasan lintas kementerian.
“Program MBG dimungkinkan tidak terpusat. Nantinya ada sekolah-sekolah yang siap bisa menyelenggarakan penyediaan makanan bergizi secara mandiri,” ujar Abdul Mu’ti.
Tahap Pembahasan dan Menunggu Perpres
Mekanisme school kitchen hingga saat ini masih dalam tahap diskusi antar-kementerian. Mu’ti menjelaskan, keputusan final baru akan ditetapkan setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan MBG diterbitkan. Aturan baru tersebut akan menjadi dasar perubahan sistem pelaksanaan program makan bergizi.
“Sehingga, tidak semuanya harus melalui cara seperti yang sekarang ini ada. Tapi, ini masih kami bicarakan di rapat lintas kementerian. Bagaimana finalnya, kita tunggu sampai Perpresnya keluar. Apapun hasilnya, kami akan mengikuti dan melaksanakannya,” kata Mu’ti.
Pendekatan ini nantinya memungkinkan sekolah-sekolah yang telah dinilai layak oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi pelaksana mandiri.
Namun, tentu ada standar ketat yang harus dipenuhi, mulai dari sarana dapur, kualitas bahan pangan, hingga tenaga pengolah makanan.
Dukungan Penuh terhadap Program Prioritas Presiden
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berada dalam posisi mendukung penuh agar pelaksanaannya sesuai target.
“Program MBG ini merupakan prioritas Bapak Presiden. Karena itu, kementerian kami berada dalam posisi mendukung pelaksanaannya,” jelasnya.
Dukungan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berupa fasilitasi sekolah dalam memanfaatkan program. Dengan keterlibatan langsung sekolah, pemerintah berharap akses makanan bergizi dapat menjangkau lebih banyak peserta didik secara merata.
Antisipasi Kasus Keracunan Makanan
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti juga menyinggung sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat menimpa peserta didik di beberapa daerah. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam dan menekankan bahwa langkah-langkah perbaikan terus digodok bersama kementerian terkait.
“Kami menyampaikan keprihatinan atas terjadinya peristiwa keracunan itu. Kami sudah beberapa kali rapat lintas kementerian untuk memperbaiki pelaksanaan MBG agar aman dan dapat terlaksana sesuai harapan Bapak Presiden,” tegas Mu’ti.
Masalah keamanan pangan menjadi perhatian serius, terutama ketika program MBG ditujukan bagi puluhan juta murid di seluruh Indonesia. Dengan adanya school kitchen, kontrol kualitas diharapkan bisa lebih dekat dan langsung menyentuh pihak sekolah.
Peran Badan Gizi Nasional dan Kementerian
Mu’ti menjelaskan bahwa pelaksana utama program MBG adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berperan sebagai penerima manfaat sekaligus mitra pelaksana.
“Targetnya secara bertahap program ini akan memberi manfaat bagi sekitar 55 juta murid di seluruh Indonesia. Kementerian kami berperan sebagai mitra pelaksana di sekolah,” ujar Mu’ti.
Ia menambahkan, kementeriannya tidak memiliki data pelaksanaan di lapangan, karena basis data dan evaluasi program sepenuhnya berada di bawah kewenangan BGN. Artinya, setiap kebijakan teknis maupun laporan capaian akan dipusatkan di badan tersebut.
Konsep School Kitchen dan Harapan Jangka Panjang
Penerapan school kitchen dipandang strategis untuk membentuk ekosistem pendidikan yang lebih holistik. Sekolah bukan hanya tempat pembelajaran akademik, melainkan juga wadah pembentukan gaya hidup sehat. Melalui dapur sekolah, peserta didik bisa memperoleh makanan bergizi yang disiapkan sesuai standar.
Lebih jauh, konsep ini juga dapat membuka ruang partisipasi masyarakat, misalnya dengan melibatkan koperasi sekolah, orang tua, atau mitra lokal dalam penyediaan bahan pangan. Dengan begitu, manfaat ekonomi bisa ikut dirasakan oleh komunitas sekitar sekolah.
Selain itu, keterlibatan sekolah dalam penyediaan makanan bergizi akan membangun rasa tanggung jawab kolektif. Guru, murid, dan orang tua dapat berkolaborasi menjaga kualitas makanan, sehingga kasus keracunan bisa diminimalisasi.
Membangun Generasi Sehat dan Cerdas
Program MBG diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi lahirnya generasi emas Indonesia 2045. Asupan gizi yang baik akan meningkatkan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, dan produktivitas peserta didik. Dengan demikian, program ini bukan sekadar agenda logistik, melainkan investasi jangka panjang untuk pembangunan manusia.
Abdul Mu’ti meyakini bahwa jika school kitchen dapat diterapkan dengan standar yang jelas, sekolah-sekolah akan mampu menjadi agen perubahan dalam peningkatan kualitas gizi anak bangsa. “Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar menjadi generasi muda yang dapat dibanggakan oleh bangsa dan negara,” pesannya.
Menanti Perpres sebagai Landasan Hukum
Seluruh rencana ini masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden baru. Perpres tersebut akan menjadi pijakan hukum pelaksanaan MBG dengan mekanisme terbaru.
Sampai saat itu tiba, pembahasan lintas kementerian masih terus berlangsung untuk memastikan semua aspek keamanan, gizi, dan administrasi berjalan sesuai koridor.
Bagi Abdul Mu’ti, apapun mekanisme yang akan diputuskan nantinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan patuh pada regulasi serta mendukung sepenuhnya implementasi program. Yang terpenting, anak-anak Indonesia dapat menikmati makanan bergizi secara aman, teratur, dan merata.
