JAKARTA - Upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional kian menunjukkan hasil konkret.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai program strategis di sektor pertanian mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengakselerasi reformasi besar-besaran di bidang pangan, mulai dari penyederhanaan distribusi pupuk hingga pembangunan jaringan irigasi nasional.
Dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025, Amran mengungkapkan bahwa kebijakan hilirisasi dan reformasi sektor pangan menjadi bagian penting dari langkah pemerintah menuju swasembada. “Berbagai kemajuan yang kita rasakan sekarang adalah hasil nyata dari dukungan penuh Presiden Prabowo,” ujarnya.
Salah satu langkah yang mendapat sorotan adalah penyederhanaan sistem distribusi pupuk. Menurut Amran, kebijakan tersebut menjadi terobosan besar dalam mengatasi persoalan klasik yang selama ini membelenggu petani, yakni kelangkaan pupuk bersubsidi. Ia menjelaskan, sebelumnya distribusi pupuk menghadapi birokrasi yang sangat panjang.
“Dulu, distribusi pupuk dan regulasinya sangat rumit. Ada 145 aturan yang mengikat, dan 12 menteri harus menandatangani. Setelah itu, 38 gubernur dan 514 bupati atau wali kota se-Indonesia juga harus mengetahui sebelum pupuk dikirim ke lapangan,” papar Amran.
Namun kini, lanjutnya, sistem tersebut telah disederhanakan sehingga proses distribusi berjalan lebih cepat dan efisien. Hasilnya, keluhan petani terkait langkanya pupuk sudah jarang terdengar di lapangan. Berdasarkan kunjungannya ke tujuh hingga delapan provinsi dalam dua minggu terakhir, Amran mengatakan bahwa para petani menyampaikan apresiasi karena pupuk sudah mudah diperoleh.
“Luar biasa dukungan beliau (Presiden Prabowo). Ada regulasi inpres sektor pangan, ada 17 yang kita bongkar. Dulu kami keliling seluruh Indonesia, teriakannya petani satu suara: pupuk kurang, pupuk langka, pupuk mahal. Alhamdulillah sekarang pupuk sudah diterima dengan baik,” ujarnya menambahkan.
Selain reformasi di sisi pupuk, pemerintah juga tengah menyiapkan program besar untuk memperkuat sistem irigasi pertanian nasional. Langkah ini dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Amran menjelaskan bahwa proyek ini mencakup perbaikan irigasi seluas dua juta hektare yang dilakukan secara terintegrasi lintas wilayah. Tak ada lagi pembatasan administratif antarprovinsi atau antarkabupaten dalam pelaksanaannya. Dengan sistem terintegrasi ini, pemerintah berharap pengairan pertanian bisa lebih efisien, merata, dan berkelanjutan.
“Perbaikan irigasi ini merupakan langkah besar. Kita tidak lagi bicara proyek kecil per kabupaten, tetapi program nasional yang menyatukan seluruh sistem pertanian dari hulu ke hilir,” jelas Amran.
Ia menegaskan bahwa upaya ini bukan hanya sebatas memperbaiki saluran air, tetapi juga memperkuat seluruh infrastruktur pendukung pertanian. Salah satu program pendampingnya adalah akselerasi alat dan mesin pertanian (alsintan). Melalui modernisasi pertanian ini, efisiensi waktu dan tenaga petani dapat meningkat signifikan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong oplah atau optimasi lahan, termasuk cetak sawah baru di berbagai daerah untuk memperluas areal produktif. Amran menilai langkah-langkah tersebut sebagai kunci menuju ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
“Alat mesin pertanian, oplah, cetak sawah — semuanya kita akselerasi. Mimpi terbesar kita adalah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” tegasnya.
Dukungan penuh dari Presiden Prabowo menjadi faktor utama yang mempercepat realisasi berbagai kebijakan tersebut. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Presiden disebut memberikan arahan agar setiap kementerian dan lembaga terkait mempercepat program swasembada pangan, terutama dalam komoditas strategis seperti beras, jagung, dan kedelai.
Langkah reformasi di sektor pupuk dan irigasi ini dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan nasional. Dengan sistem distribusi pupuk yang efisien dan jaringan irigasi yang kuat, diharapkan produktivitas lahan pertanian meningkat, sekaligus menekan ketergantungan impor bahan pangan.
Kebijakan ini juga sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi pangan dunia. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan lahan pertanian yang luas, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sekaligus menjadi eksportir utama di kawasan Asia.
Pemerintah optimistis, kombinasi antara reformasi regulasi, investasi infrastruktur pertanian, dan dukungan langsung kepada petani akan menciptakan sistem pangan yang berdaulat dan berkelanjutan. Seiring dengan perbaikan irigasi dan distribusi pupuk, pelatihan serta peningkatan kapasitas petani juga terus dilakukan agar mereka mampu mengelola lahan secara lebih produktif dan efisien.
Dengan langkah-langkah tersebut, Kementerian Pertanian berharap target swasembada bisa tercapai lebih cepat dari proyeksi awal. “Kita ingin membuktikan bahwa dengan kebijakan yang tepat, dukungan penuh presiden, dan kerja keras petani, Indonesia tidak hanya bisa swasembada, tapi juga menjadi lumbung pangan dunia,” pungkas Amran.
