JAKARTA - Upaya memperluas akses pendidikan tidak lagi hanya bergantung pada ruang kelas formal.
Pemerintah kini menempatkan jalur nonformal sebagai bagian penting dalam menjamin hak belajar setiap warga negara. Melalui program kursus dan pelatihan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong layanan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
Program ini menjadi strategi untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari hak memperoleh pendidikan, sekaligus menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Pendidikan diposisikan sebagai proses berkelanjutan yang dapat diakses melalui berbagai jalur, baik formal maupun nonformal, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
Pendidikan Nonformal Jadi Pilar Pemerataan Akses
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Dirjen Vokasi PKPLK) Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa pemerintah menjamin hak belajar setiap warga negara melalui beragam jalur pendidikan.
Selain pendidikan formal, jalur nonformal seperti kursus dan pelatihan menjadi bagian dari kebijakan untuk memperluas akses pendidikan secara adil dan merata.
“Kemendikdasmen menjamin hak belajar setiap warga negara melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, melalui moda pendidikan jarak jauh serta kursus dan pelatihan. Selain itu, jaminan hak belajar tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Kemendikdasmen memperluas akses pendidikan dan menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS),” kata Tatang Muttaqin.
Menurut Tatang, pendekatan ini memungkinkan layanan pendidikan menjangkau masyarakat yang selama ini terkendala faktor geografis, ekonomi, maupun sosial. Pendidikan nonformal menjadi alternatif yang relevan bagi warga yang tidak dapat mengakses sekolah reguler, namun tetap membutuhkan peningkatan kompetensi dan pengakuan hasil belajar.
Kursus dan Pelatihan Perkuat Kompetensi Masyarakat
Program kursus dan pelatihan dirancang untuk memperkuat keterampilan dan kompetensi masyarakat agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman. Melalui skema ini, masyarakat didorong untuk terus belajar sepanjang hayat, tanpa terikat oleh usia, lokasi, atau latar belakang pendidikan sebelumnya.
Tatang menambahkan bahwa pendidikan tidak boleh terhenti oleh keterbatasan ruang, waktu, atau kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan jarak jauh dikembangkan sebagai solusi pembelajaran yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Program kursus dan pelatihan juga memberikan pengakuan atas hasil belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh peserta tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki legitimasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan karier maupun peningkatan kesejahteraan.
Pendidikan Jarak Jauh Jawab Tantangan Wilayah Terbatas
Dalam konteks wilayah dengan hambatan geografis dan keterbatasan akses, pendidikan jarak jauh menjadi instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan layanan pendidikan. Moda pembelajaran ini memungkinkan masyarakat di daerah terpencil tetap memperoleh layanan pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan tempat tinggalnya.
Kemendikdasmen memandang pendidikan jarak jauh sebagai solusi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan dukungan teknologi, proses belajar dapat berlangsung secara lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
Pendekatan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadirkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus responsif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam.
Sinergi Pusat dan Daerah Perluas Jangkauan Layanan
Untuk memastikan keberhasilan program, Kemendikdasmen mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta mitra strategis lainnya. Kolaborasi ini dinilai penting agar layanan pendidikan formal dan nonformal dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Sinergi tersebut mencakup perencanaan program, penyediaan fasilitas, hingga pelaksanaan layanan pendidikan di tingkat daerah. Dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan tidak ada wilayah atau kelompok masyarakat yang terabaikan dalam pemenuhan hak pendidikan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Menekan Anak Tidak Sekolah Lewat Akses Fleksibel
Salah satu fokus utama program kursus dan pelatihan adalah menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Dengan menyediakan jalur pendidikan yang lebih fleksibel, pemerintah membuka peluang bagi anak-anak dan masyarakat yang sebelumnya terputus dari pendidikan untuk kembali belajar.
“Dengan program kursus dan pelatihan kami berharap tidak ada anak-anak Indonesia yang tertinggal dari tidak hak memperoleh pendidikannya. Visi Pendidikan Bermutu untuk Semua menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul seperti yang tertuang dalam Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto,” kata Tatang.
Melalui kebijakan ini, pendidikan diposisikan sebagai hak dasar yang dapat diakses melalui berbagai jalur, bukan semata-mata melalui sistem sekolah formal. Dengan demikian, pemerataan pendidikan diharapkan dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.
Program kursus dan pelatihan menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pendidikan benar-benar hadir bagi semua, tanpa terkecuali, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
