JAKARTA - Dalam upaya untuk mewujudkan visi ekonomi biru yang berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor kelautan dan perikanan.
Ekonomi biru, yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, membutuhkan kesiapan SDM yang terampil dan kompeten agar dapat mengelola dan mengoptimalkan potensi laut dan perikanan secara efisien.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh KKP untuk memperkuat kapasitas SDM adalah dengan menggelar Pertemuan Nasional Mitra Pembangunan yang bertema “Mewujudkan SDM KP Unggul melalui Kolaborasi Pelatihan Mendukung Ekonomi Biru”.
Acara yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP), Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) ini menjadi wadah penting bagi pemerintah, mitra pembangunan, dan para pelaku sektor kelautan untuk melakukan sinergi yang lebih kuat.
Fokus dari pertemuan tersebut adalah pengembangan pelatihan serta sertifikasi SDM kelautan dan perikanan yang siap menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim yang semakin berpengaruh terhadap sektor ini.
Pentingnya SDM Unggul dalam Mewujudkan Ekonomi Biru
Dalam forum tersebut, Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menekankan bahwa keberhasilan agenda ekonomi biru tidak hanya bergantung pada kebijakan atau program fisik semata, melainkan juga pada kesiapan SDM yang kompeten dan tersertifikasi.
Menurutnya, penguatan kapasitas SDM sangat penting dan harus dilakukan di seluruh rantai pengelolaan kelautan dan perikanan, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, konservasi, hingga pengawasan.
SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik akan lebih mampu menjalankan program-program yang dapat mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya alam.
"Keberhasilan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya bergantung pada implementasi program fisik. Yang lebih penting adalah kesiapan dan kapasitas SDM yang kompeten, tersertifikasi, dan berdaya saing,” ujar Nyoman.
Hal ini menjadi lebih relevan karena tantangan sektor kelautan dan perikanan semakin berat dengan perubahan iklim yang terus mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan perikanan.
Kolaborasi dengan Mitra Pembangunan untuk Pelatihan Berkelanjutan
Selain memperkuat internal kapasitas, KKP juga menggandeng berbagai mitra pembangunan nasional dan internasional untuk memperluas pelatihan, meningkatkan kompetensi, dan memberikan sertifikasi kepada para pekerja di sektor kelautan dan perikanan.
Dalam lima tahun terakhir, kolaborasi Puslat KP dengan mitra pembangunan telah menjangkau lebih dari 10.765 peserta pelatihan di berbagai wilayah Indonesia. Pelatihan ini tidak hanya ditujukan untuk aparatur pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat pesisir yang terlibat langsung dalam sektor kelautan dan perikanan.
Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, menambahkan bahwa seluruh modul dan kurikulum pelatihan kini telah diintegrasikan ke dalam sistem Learning Management System (LMS) E-Milea.
Ini bertujuan untuk meningkatkan standarisasi dan keberlanjutan pelatihan yang dapat diakses oleh berbagai wilayah, bahkan dengan menggunakan platform digital. Hal ini memungkinkan pelatihan untuk lebih fleksibel, dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta mendukung pertukaran pengetahuan yang lebih efektif antar daerah.
Pelatihan untuk Mendukung Program Prioritas KKP
Pelatihan yang dilakukan melalui Puslat KP difokuskan pada program-program prioritas KKP, yang meliputi perluasan kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah laut melalui program Laut Sehat Bebas Sampah.
Dengan pelatihan yang tepat, para pelaku di sektor kelautan dan perikanan akan lebih siap untuk menghadapi tantangan ini dengan pendekatan yang berbasis pada data dan ilmu pengetahuan terbaru.
Selain itu, dalam forum tersebut, Environmental Defense Fund (EDF) Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan di Indonesia, terutama terkait pengelolaan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Abdul Halim, Country Representative EDF Indonesia, mengatakan bahwa sejak 2019, EDF telah konsisten berkolaborasi dengan KKP untuk mengembangkan kerangka pembelajaran, kurikulum, dan pelatihan yang berbasis pada data yang kuat dan dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia.
“Kami berharap pelatihan yang dikembangkan dapat memperkuat kebijakan berbasis data dan berdampak nyata bagi masyarakat perikanan,” jelas Abdul.
Membangun SDM yang Tangguh di Sektor Kelautan dan Perikanan
Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui Asta Cita, pengembangan SDM di sektor kelautan dan perikanan bukan hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi biru, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Masyarakat pesisir yang merupakan pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan, harus diberikan akses terhadap pelatihan dan sertifikasi yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya alam laut yang mereka kelola, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Keberhasilan dari pembangunan SDM ini diharapkan tidak hanya dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga membentuk masyarakat pesisir yang memiliki daya saing global.
Dengan begitu, agenda ekonomi biru yang lebih berkelanjutan dapat segera terwujud, mengingat sektor kelautan dan perikanan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang.
