JAKARTA - Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kebutuhan yang semakin mendesak seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan efisiensi pelayanan publik. 

Di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel menegaskan posisinya sebagai bank pembangunan daerah yang aktif mendorong penguatan sistem keuangan berbasis digital, khususnya dalam optimalisasi pendapatan pajak daerah.

Melalui berbagai inisiatif dan kerja sama strategis, Bank Kalsel berupaya menghadirkan sistem pembayaran yang aman, mudah, serta terintegrasi dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota. 

Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak, tetapi juga untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan akuntabel.

Sinergi Bank Kalsel dan Pemerintah Daerah

Komitmen Bank Kalsel dalam mendukung percepatan digitalisasi pajak daerah tercermin dari kolaborasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. 

Sinergi tersebut diwujudkan melalui penguatan ekosistem pembayaran digital yang memungkinkan transaksi pajak dan retribusi dilakukan secara lebih efisien.

Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dengan dukungan perbankan yang andal, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran dalam proses pemungutan pajak.

Forum FKPPD Jadi Momentum Penguatan Digitalisasi

Upaya percepatan digitalisasi tersebut sejalan dengan pelaksanaan gathering Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Kegiatan ini digelar di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.

Forum tersebut mengusung tema sinergi pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen pajak, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). 

Tema ini mencerminkan komitmen bersama untuk mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.

Kegiatan FKPPD menjadi ruang strategis bagi para pengelola pendapatan daerah untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, serta merumuskan langkah konkret dalam penerapan sistem digital yang berkelanjutan.

Dukungan FKPPD terhadap Perbankan Digital

Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Edy Wibowo, menilai bahwa transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan perbankan yang kuat dan terpercaya. 

Menurutnya, peran Bank Kalsel sangat strategis dalam menyediakan layanan keuangan digital yang terintegrasi dengan kebutuhan pemerintah daerah

Pernyataan Para Pemangku Kepentingan

“Bank Kalsel merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi,” kata Edy Wibowo.

Pandangan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga keuangan daerah dan pemerintah dalam menciptakan sistem pembayaran yang efisien dan mudah diakses.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Dukungan terhadap percepatan digitalisasi pembayaran daerah juga datang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menekankan bahwa sinergi lintas pemerintah dan perbankan menjadi kunci keberhasilan transformasi keuangan daerah.

“Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Bank Kalsel menjadi kunci pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital dalam seluruh transaksi keuangan daerah.

Kesiapan Bank Kalsel Perkuat Ekosistem Digital

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan kesiapan pihaknya dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah melalui penguatan ekosistem pembayaran digital. 

Bank Kalsel berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan yang mendukung implementasi KKI, optimalisasi opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan ETPD.

Menurut Fachrudin, langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjadi akselerasi strategis yang berkelanjutan bagi pemerintah daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat.

Diskusi dan Tantangan Implementasi Digital

Rangkaian kegiatan FKPPD dilanjutkan dengan diskusi dan sesi berbagi pengalaman yang membahas praktik terbaik serta tantangan dalam implementasi sistem digital.

Para peserta forum membahas berbagai aspek teknis dan nonteknis, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Melalui diskusi tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mengantisipasi kendala yang mungkin muncul dalam proses digitalisasi. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antar daerah dalam menerapkan kebijakan yang sejalan.

Harapan Pengelolaan Keuangan Daerah Berkelanjutan

Melalui forum FKPPD, sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel diharapkan semakin solid. Kolaborasi yang terbangun tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan percepatan digitalisasi pajak daerah, manfaat yang diharapkan tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat Kalimantan Selatan secara luas. 

Sistem pembayaran yang modern dan efisien diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.