JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong peremajaan tebu serta pembangunan 30 hingga 50 pabrik bioetanol demi mencapai ketahanan energi nasional melalui pengurangan impor energi fosil.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, memperingatkan bahwa peningkatan produksi etanol berpotensi menimbulkan trade-off dengan industri gula jika pemerintah tidak mengatur alokasi tebu secara proporsional.
"Ya saya kira pasti akan terjadi trade-off, perebutan antara untuk etanol dan untuk gula. Kalau trade-off-nya tidak diatasi maka akan menimbulkan krisis di salah satu, apakah etanolnya atau gulanya," kata Fahmy, Minggu (19/7/2026).
Menurutnya, konflik pemanfaatan bahan baku tersebut pernah terjadi pada industri sawit saat pemerintah memperluas program biodiesel hingga B50. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan porsi penggunaan tebu yang jelas untuk kebutuhan industri gula maupun bahan baku bioetanol.
"Perlu ditetapkan berapa kebutuhan tebu untuk etanol, berapa kebutuhan tebu untuk gula. Kalau sudah ditetapkan maka harus disesuaikan dengan yang telah ditetapkan tadi," ujarnya.
Fahmy menambahkan bahwa pengaturan ini krusial agar pengembangan bioetanol tidak mengganggu pasokan gula domestik. Di sisi lain, ia menilai target ketahanan energi tidak akan optimal jika hanya bertumpu pada sawit untuk biodiesel dan tebu untuk bioetanol.
"Kalau ketahanan energi hanya akan dicapai melalui etanol dan B50, saya kira tidak akan optimal atau tidak akan tercapai. Sebagai salah satu sumber energi itu bagus untuk dikembangkan, tetapi perlu juga energi dari berbagai sumber lain yang dihasilkan di Indonesia," katanya.
Menurut Fahmy, strategi diversifikasi lebih penting daripada sekadar mengandalkan bioenergi berbasis sawit dan tebu guna menghindari krisis bahan baku antara energi dan pangan.
"Kalau hanya mengandalkan sawit dan tebu, saya yakin ketahanan energi tidak akan tercapai, kemudian justru akan menimbulkan krisis karena adanya trade-off dari kedua komoditas tadi," ujarnya.
Fahmy menilai tantangan utama Indonesia adalah keterbatasan teknologi dan inovasi untuk mengolah potensi energi domestik. Ia menyarankan pemerintah perlu menyusun proyeksi kebutuhan komoditas secara komprehensif, mencakup sektor pangan, energi, hingga ekspor.
"Nah itu harus dilakukan selain tadi perlu diversifikasi sumber-sumber energi yang dimiliki Indonesia sehingga tidak terjadi perebutan atau trade-off yang pada akhirnya menimbulkan krisis," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan 30 hingga 50 pabrik bioetanol guna mempercepat pengembangan bensin campuran etanol (E10) menuju E20 sebagai strategi hilirisasi tebu.
