JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa laju pertumbuhan kredit pembiayaan yang dialokasikan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terpantau masih berada di level yang rendah, meskipun performa pertumbuhan kredit secara keseluruhan tercatat mencatatkan angka dobel digit (double digit).
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa realisasi pertumbuhan kredit perbankan secara umum pada bulan Juni 2026 berhasil mencapai posisi 12,6% secara tahunan (year on year/YoY).
Kendati demikian, tingkat pertumbuhan kredit yang menyasar khusus ke sektor UMKM justru masih terpaut sangat kecil, yakni hanya berkisar di angka sekitar 1% saja.
"Sebelumnya negatif terus year-on-year, ya, dibandingkan kemarin. Tetapi kmai melihat geliat itu sudah mulai ada suatu peningkatan. Nah, ini menjadi PR kita semua bagaimana membantu UMKM," terangnya dalam acara Economic Briefing 2026 di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Menanggapi situasi tersebut, Destry menjelaskan bahwa pihak bank sentral bersama dengan lembaga pengawas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten terus menggalakkan berbagai upaya dorongan guna mendongkrak peningkatan pembiayaan bagi sektor UMKM.
Secara skala makroekonomi nasional, jumlah populasi pelaku usaha UMKM di Indonesia tercatat mencapai 64 juta unit usaha yang memberikan sumbangsih kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di samping itu, tingkat daya serap sektor ini terhadap tenaga kerja lokal menyumbang porsi sekitar 97% terhadap total penyerapan tenaga kerja secara nasional.
Lebih lanjut, Destry memberikan catatan khusus bahwa bentuk dukungan nyata dari sektor keuangan terhadap UMKM secara tidak langsung turut memicu penguatan inklusi keuangan yang luas, mengingat sekitar 60% dari total keseluruhan pelaku usaha UMKM tersebut digerakkan oleh kaum perempuan.
Menatap proyeksi ke depan, Deputi Gubernur Senior BI yang telah menjabat sejak 2019 ini memandang bahwa masih terdapat sederet tantangan kompleks yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM.
Selain persoalan klasik mengenai keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan, sebagian besar kalangan pelaku UMKM juga masih dibayangi oleh rendahnya tingkat literasi keuangan. Terlebih lagi, persentase jumlah pelaku UMKM di tanah air yang telah mampu berorientasi menembus pasar ekspor masih tergolong amat kecil.
"Dari jumlah UMKM yang tadi saya bilang 64 juta, paling ekspor cuma 15%," terangnya.
Berkenaan dengan bentuk dukungan konkrit dari pihak otoritas moneter, Bank Indonesia memberlakukan skema kebijakan berupa insentif likuiditas makroprudensial.
Mekanisme operasionalnya dijalankan dengan cara memberikan kelonggaran berupa penurunan besaran Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank-bank umum yang menyalurkan porsi kreditnya ke sektor-sektor strategis, tidak terkecuali bagi segmen usaha yang menjadi prioritas utama pemerintah.
"Kami berikan insentif giro wajib minimum bank-bank yang 9% bisa turun in total 6% jadi efektif ke 3%, khusus yang UMKM ke 2%," jelas Destry.
