JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas dengan menutup secara permanen 833 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai terbukti melanggar ketentuan higienitas, sanitasi, serta kualitas hidangan.
Walaupun demikian, pihak pemerintah menjamin keberlangsungan pelayanan bagi para target penerima manfaat melalui pengalihan distribusi ke fasilitas dapur alternatif di area terdekat. Kepala BGN Sudaryono menyebutkan bahwa seluruh dapur yang dikenakan sanksi disiplin telah melalui tahapan evaluasi komprehensif serta memperoleh kesempatan melakukan perbaikan.
Kendati demikian, pengelola yang gagal memenuhi kriteria standar hingga batas waktu ketentuan akhirnya dijatuhi hukuman penghentian aktivitas operasional secara permanen.
"Dapur yang disuspend itu terkait higienis, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kami inginkan terkait higienis dan sanitasinya," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Berdasarkan keterangan Sudaryono, pihak BGN sebelumnya telah memberikan alokasi waktu kepada pihak pengelola untuk membenahi berbagai temuan di lapangan.
"Yang tidak memenuhi requirement itu kami kasih tenggat waktu untuk diperbaiki, tapi tidak diperbaiki, maka kami suspend permanen," katanya.
Hingga tanggal 27 Juli 2026, total fasilitas dapur SPPG yang dihentikan kegiatannya mencapai 833 titik. Rincian wilayahnya mencakup 98 dapur di Pulau Sumatra, 311 dapur tersebar di Jawa serta Madura, dan 424 dapur sisanya berada di berbagai daerah lain.
Sudaryono menekankan bahwa kebijakan penertiban kali ini memiliki perbedaan mendasar dari sanksi penghentian sementara yang pernah diberlakukan sebelumnya. Dapur yang masuk daftar suspensi permanen otomatis kehilangan hak menerima pencairan dana pembayaran dari pemerintah.
"Dapur yang disuspensi secara permanen ini bukan seperti yang lalu. Kalau dulu disuspensi tetapi tetap dibayar, kalau ini sudah disuspensi, tutup dan tidak dibayar. Ini betul-betul suspensi karena pelanggaran," ujarnya.
Kendati ratusan dapur dihentikan operasionalnya, BGN memastikan tidak ada satupun penerima manfaat yang dirugikan atau kehilangan hak atas layanan Program Makan Bergizi Gratis. Kapasitas suplai dari dapur yang ditutup langsung dialihkan kepada fasilitas dapur lain yang masih beroperasi di sekitar lokasi tersebut.
"Kalau ada dapur yang disuspensi, penerima manfaat jangan sampai kemudian tidak menerima. Begitu disuspensi maka secara otomatis kami akan membagi porsi layanan yang tadinya disediakan oleh dapur yang disuspensi itu kepada dapur-dapur lain di sekitar situ," kata Sudaryono.
Lebih lanjut, Sudaryono menyampaikan bahwa langkah penindakan tersebut krusial guna menjamin bahwa makanan yang didistribusikan kepada publik senantiasa memenuhi spesifikasi keamanan pangan dan standar mutu nutrisi yang ditetapkan negara.
"Intinya perbaikan semua adalah memastikan menu tersajikan dengan baik, standar kualitasnya baik, dimakan dengan baik, anak-anak happy, gizinya terpenuhi, menjaga ekonominya jalan dan everybody happy," ujarnya.
