JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman membeberkan sekitar 1 juta hektare lahan pertanian terancam mengalami kekeringan sepanjang berlangsungnya El Nino dan musim kemarau. 

Amran mengutarakan kabinet menetapkan ambang batas maksimal area gagal panen selama periode iklim ekstrem ini tidak melampaui 5% dari keseluruhan lahan sawah yang berpotensi terdampak kekeringan di seluruh provinsi.

Berdasarkan keterangan Amran, ketatnya batasan toleransi puso tersebut diniatkan untuk mempertahankan kestabilan produksi beras nasional. Amran menguraikan sejumlah kawasan di Pulau Jawa, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Banten menyumbang sekitar 55% total produksi pangan Indonesia.

"Nanti setelah Jawa Timur ini, Pak Dirjen izin kita bergerak Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Ini 55%-lah pangan Indonesia ada di sini, tapi ini yang paling besar. Ada 1 juta hektar yang terancam kekeringan. Kita bergerak cepat," ucap Amran di sela-sela rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Rabu (12/8/2026).

Amran pun menuturkan merujuk pada temuan pemetaan awal terdapat 1.000 hektare area sawah di Provinsi Jawa Timur yang berpotensi menderita kekeringan. Dirinya juga mengharapkan pemerintah daerah setempat sanggup bergerak cepat agar fenomena gagal panen tidak sampai menimpa sebagian besar lahan pertanian.

"Kita berupaya kalau bisa dari 1.000 [hektare] yang terancam [di Jawa Timur] jangan lewat 5% [yang mengalami puso]. Nah yang 5% siapkan bantuan. Siapkan penggantian benih, penggantian pengelolaan tanah, alat-olah. Jadi bagaimana rakyat tidak jadi korban? Korban akibat bencana alam. Itu prinsipnya," kata beliau.

Selanjutnya, pimpinan instansi tersebut menginstruksikan supaya dua cara teknis penanggulangan ketersediaan air dijalankan oleh para pemangku kepentingan terkait. 

Terhadap teritori dengan sumber air permukaan, Amran menganjurkan pengerahan program pompanisasi air tersier secara masif yang disinergikan oleh Kementerian Pertanian bersama Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara buat kawasan tanpa sumber air permukaan, regu survei geolistrik bisa diterjunkan guna sanggup melaksanakan identifikasi atas titik air tanah agar dikerjakan pengeboran sumur dalam ataupun dangkal yang dipakai sebagai fasilitas pengairan lahan.

"Ada air, sumber air langsung pompa selesaikan cepat dan listriknya diperbaiki oleh teman-teman BBWS. Yang kedua adalah tidak ada air. Tidak ada sumber air, itu sumur dalam. Sumur dalam mungkin sumur dangkal kalau bisa, tapi sumur dalam perkiraan saya," cetus beliau.

Terhadap lahan-lahan yang luput terkelola dan berujung mengalami puso, Amran memerintahkan pendistribusian benih padi cuma-cuma sampai bantuan alat mesin pertanian guna mempercepat pengolahan tanah pada musim tanam berikutnya.

"Yang puso kita upayakan maksimal 5% dari total 1.000 berarti 50 hektare ya. Maksimal itu. 50 hektare ini antisipasi langsung. Berikan benih gratis untuk tanaman berikutnya. Berikan juga traktor. Syukur-syukur ada CSR dari Pupuk Indonesia atau dari bupati, dari gubernur. Intinya dari petani jangan ada yang korban," ujar Amran.

Lebih lanjut, Amran turut menggarisbawahi pentingnya kecepatan eksekusi oleh para lembaga ataupun instansi terkait di lapangan tanpa perlu terkendala oleh birokrasi yang berbelit-belit.

"Ujung-ujungnya kan enggak ada basa-basi sekarang, enggak ada. Ini protokol, kemudian lagu, mars petani sejahtera, padahal petani menderita di lapangan. Udah, saatnya sekarang kita turun ke lapangan, cek langsung. Udah, saatnya sekarang kita turun ke lapangan, cek langsung enggak usah. Kalau saya datang nanti, kan saya bolak-balik ke sini nanti, enggak usah tenda-tenda, udah dari bawah pohon saja. Kalau tidak di bawah pohon ya, pakai daun pisang saja cukup, enggak usah pakai payung, Pak Wagub. Ini zaman kerja ini," kata beliau.

Selepas penanganan terhadap potensi kekeringan lahan pertanian di Jawa Timur rampung, Amran menyatakan pihaknya bakal meneruskan mitigasi serupa ke 10 provinsi lumbung pangan nasional, mencakup Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sulawesi Selatan, sampai Kalimantan Selatan.