JAKARTA - Pemerintah mempunyai ruang yang lebih luas guna mengamankan stabilitas pangan sesudah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 5,40 juta ton pada Juli 2026. Jumlah tersebut melonjak 1,87 juta ton atau 52,97 persen apabila dibandingkan posisi Februari 2026.
Akan tetapi, besarnya cadangan beras belum otomatis menghapus ancaman ketahanan pangan, khususnya saat risiko terhadap produksi mulai timbul pada semester II 2026.
Laporan Monitoring Issue of Food, Energy and Sustainable Development Agustus 2026 dari Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat, penguatan cadangan beras memang memperlebar ruang negara untuk melakukan stabilisasi tatkala terjadi gejolak pasokan dan harga.
Akan tetapi, laporan itu pun memperlihatkan bahwa kaitan antara penambahan stok pemerintah dan penurunan harga tidak berlangsung secara otomatis.
Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (FESD) Indef Abra Tallatov menyatakan, persoalan pangan pada saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, melainkan juga keadaan fundamental produksi.
"Inflasi pangan mulai mereda, tetapi normalisasi harga belum merata dan fundamental produksi masih rapuh," kata Abra.
Ia menerangkan, inflasi volatile food atau harga pangan bergejolak memang turun cukup tajam dari 5,58 persen pada Juni menjadi 2,52 persen pada Juli 2026. Penurunan itu utamanya dipengaruhi oleh koreksi harga sejumlah komoditas hortikultura.
Meskipun demikian, penurunan inflasi pangan secara agregat belum mengindikasikan seluruh komoditas pangan telah mengalami normalisasi harga.
Sejumlah komoditas masih mencatatkan kenaikan harga yang cukup tinggi secara tahunan. Daging ayam naik 10,97 persen, daging sapi meningkat 7,67 persen, sementara minyak goreng naik 9,29 persen pada Juli 2026.
Kondisi tersebut turut terlihat pada beras. CBP naik dari 3,53 juta ton pada Februari 2026 menjadi 4,50 juta ton pada April, kemudian 5,33 juta ton pada Juni dan menembus 5,40 juta ton pada Juli.
Secara keseluruhan, cadangan bertambah 52,97 persen sejak Februari. Di sisi lain, inflasi beras tidak langsung turun tatkala cadangan pemerintah mulai menguat.
Inflasi harga beras tercatat 3,44 persen secara tahunan pada Januari 2026, lalu naik menjadi 3,61 persen pada Februari, 3,71 persen pada Maret, 4,36 persen pada April, hingga menyentuh 4,55 persen pada Mei. Sesudah itu, tekanan harga mulai melandai menjadi 3,98 persen pada Juni dan 3,10 persen pada Juli 2026.
Artinya, kendati stok pemerintah terus bertambah, inflasi beras masih meningkat sampai Mei.
"Penguatan cadangan beras memperbesar ruang stabilisasi, tetapi tidak otomatis menjamin stabilitas harga," ujar Abra.
Menurut dia, keadaan tersebut menggambarkan adanya jeda waktu antara penguatan stok pemerintah dan pengaruhnya terhadap pasar konsumen.
"CBP meningkat menjadi 5,40 juta ton pada Juli 2026, bertambah 1,87 juta ton atau 52,97 persen sejak Februari. Namun, inflasi beras justru sempat mencapai 4,55 persen pada Mei 2026 ketika akumulasi cadangan terus berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya time lag antara penguatan stok pemerintah dan transmisi kebijakan ke pasar konsumen," terang dia.
Dengan cadangan yang telah mencapai 5,40 juta ton, tantangan stabilisasi pangan kemudian bergeser. Negara tidak lagi sekadar perlu memastikan stok tersedia, tetapi juga memastikan cadangan tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif guna mengendalikan harga.
Indef dalam laporannya menyebutkan cadangan yang besar wajib ditunjang penyaluran yang tepat waktu, tepat wilayah, dan tepat sasaran, utamanya ke daerah yang mengalami tekanan harga lebih tinggi.
Pada saat yang sama, kebijakan stabilisasi harga konsumen perlu memperhitungkan kondisi harga di tingkat petani. Intervensi yang terlalu menekan harga pasar dapat mereduksi insentif produksi, sedangkan intervensi yang terlambat membuat manfaat stok pemerintah tidak sepenuhnya diterima konsumen.
Di tengah membaiknya tekanan harga dan menguatnya cadangan beras, persoalan yang jauh lebih mendasar justru tampak dari pertumbuhan sektor pertanian. Pada kuartal II 2026, sektor pertanian hanya tumbuh 3,80 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut tertinggal dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen. Bukan hanya tumbuh lebih lambat, struktur pertumbuhan sektor pertanian pun menampilkan ketimpangan antarsubsektor.
Peternakan tumbuh 11,57 persen dan hortikultura tumbuh 6,51 persen. Akan tetapi, tanaman pangan justru mengalami kontraksi sebesar 4,32 persen secara tahunan.
"Risiko yang lebih mendasar justru muncul dari sisi produksi," kata Abra.
"Pada Q2 2026, sektor pertanian hanya tumbuh 3,80 persen, tertinggal dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Di dalamnya terdapat ketimpangan yang tajam, yaitu peternakan tumbuh 11,57 persen dan hortikultura 6,51 persen, tetapi tanaman pangan justru mengalami kontraksi 4,32 persen (YoY)," ujarnya.
Kontraksi tanaman pangan menjadi perhatian karena terjadi tatkala inflasi beras masih berada di level 3,10 persen pada Juli 2026. Dengan demikian, penurunan inflasi beras belum sepenuhnya membuktikan fundamental pasokan pangan sudah menguat.
Laporan Indef menyebutkan kontraksi produksi tanaman pangan berpotensi menjadi sumber tekanan baru jika tidak lekas diselesaikan. Tanpa penguatan dari sisi produksi, stabilisasi harga melalui cadangan pemerintah berisiko menjadi solusi jangka pendek.
Risiko produksi tersebut menjadi semakin genting karena kondisi cuaca pada Semester II 2026. Prediksi untuk Agustus 2026 memperlihatkan kondisi curah hujan rendah di sebagian besar sentra produksi pangan nasional, utamanya Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Sulawesi.
Untuk komoditas tertentu seperti palawija, keadaan yang lebih kering relatif dapat ditoleransi. Namun, apabila curah hujan rendah berlangsung lebih lama dan cadangan air irigasi merosot, risiko terhadap produksi padi dan cabai akan meningkat. Dampaknya pada akhirnya dapat kembali terlihat pada stabilitas harga pangan.
Laporan INDEF juga mencatat risiko penurunan ketersediaan air bagi tanaman pada Agustus 2026. Produksi beras yang tinggi pada semester I 2026 memang telah memperkuat pasokan domestik dan menjadi penyangga awal ketahanan pangan.
Namun, rendahnya ketersediaan air di sebagian besar sentra produksi menaikkan risiko terhadap keberlanjutan produksi pada semester II 2026. Oleh karena itu, tantangan berikutnya bukan sekadar menjaga stok beras yang telah terbentuk, melainkan memastikan siklus tanam berikutnya tetap berjalan.
Laporan tersebut menempatkan pengelolaan irigasi, pemanenan air ketika hujan, pemantauan luas tanam, serta penguatan cadangan pangan pemerintah sebagai bagian krusial guna menjaga keberlanjutan produksi.
Tekanan tersebut berpotensi semakin besar seiring penguatan El Nino pada 2026. Indef mencatat, penguatan El Nino menaikkan risiko terhadap musim tanam dan produksi pada semester II 2026, khususnya di wilayah yang bergantung pada curah hujan.
Oleh karena itu, indikator yang wajib dicermati bukan hanya jumlah produksi yang telah dipanen, tetapi juga perkembangan luas tanam, ketersediaan air irigasi, dan stok beras pemerintah sebagai penyangga stabilitas pasokan serta harga.
"Kontraksi tanaman pangan menjadi titik kritis karena terjadi ketika inflasi beras masih 3,10 persen pada Juli 2026 sehingga penurunan tekanan harga belum sepenuhnya mencerminkan penguatan fundamental pasokan," papar Abra.
Dari sisi kewaspadaan pangan, laporan Indef menempatkan empat hal yang perlu dicermati, yakni kecukupan air irigasi di sentra padi, perkembangan produksi hortikultura di Jawa dan Nusa Tenggara, pergerakan harga cabai serta bawang sebagai komoditas yang sensitif terhadap gangguan pasokan, serta kesiapan cadangan beras pemerintah apabila dampak musim kemarau berlanjut.
Dengan demikian, cadangan beras sebesar 5,40 juta ton memberikan ruang bagi pemerintah dalam menghadapi gejolak pasokan dan harga.
Akan tetapi, pada saat yang sama, kondisi produksi tanaman pangan, ketersediaan air, serta perkembangan El Nino menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mengamankan ketahanan pangan pada semester II 2026.
