FINANSIALNEWS.COM — Rincian ini mengemuka dalam pertemuan antara Kepala BGN Sudaryono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8). Pembahasan difokuskan untuk menyamakan persepsi soal kebutuhan operasional dan rencana konversi anggaran menjadi makanan siap saji di 2027.
Dari pagu Rp240,2 triliun yang tercantum dalam RAPBN 2027, porsi terbesar otomatis mengalir ke belanja bahan pangan dan logistik dapur MBG. "Kalau enggak salah yang dialokasikan untuk operasional BGN tuh sekitar 97 persen-nya adalah untuk program makannya," ujar Sudaryono di Kementerian Keuangan, Jumat (28/8).
Rincian Belanja Operasional BGN: Gaji 30 Ribu Pegawai hingga Monitoring
Sudaryono memastikan pagu tersebut sudah termasuk seluruh biaya internal lembaganya, bukan hanya belanja makanan. Ia mengestimasi porsi operasional hanya sekitar 3 persen dari total pagu, atau setara Rp6 triliun lebih.
Dana operasional itu akan menyerap kebutuhan gaji pegawai tetap, termasuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Kan itu statusnya PPPK, digaji di tempat kita, jumlah totalnya 30 ribu lebih," jelasnya. Selain gaji, pos belanja ini juga mencakup fungsi pengawasan dan monitoring rantai distribusi makanan.
Pagu 2027 Turun, Target Penerima Manfaat Menyusut
Alokasi MBG tahun depan tercatat lebih rendah dibandingkan pagu 2026 yang sebesar Rp268 triliun. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau 72,1 juta penerima manfaat pada 2027, terdiri dari siswa, prasiswa, ibu hamil/menyusui, dan balita.
Angka ini lebih kecil dari target 2026 yang sempat disebut mencapai 82,9 juta penerima. Penurunan pagu dan target tersebut sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program.
Dalam dokumen RAPBN 2027, alokasi MBG melalui BGN merupakan bagian dari total anggaran pendidikan sebesar Rp820,8 triliun. Di luar BGN, pemerintah juga mengalokasikan Rp61,1 triliun untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Rp65,1 triliun untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Fokus Tata Kelola dan Command Centre di 2027
Pemerintah menyatakan kebijakan MBG tahun depan akan diarahkan pada perbaikan tata kelola dan penataan seluruh SPPG. Refocusing penerima manfaat juga menjadi prioritas agar sasaran program lebih tepat sasaran.
Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, pemerintah menyiapkan command centre terpusat. Langkah ini juga dilengkapi survei status gizi penerima manfaat secara berkala untuk mengukur efektivitas program di lapangan.
Dengan struktur anggaran yang lebih ramping, efisiensi biaya operasional menjadi kunci agar porsi 97 persen benar-benar diterjemahkan menjadi kualitas makanan yang lebih baik bagi penerima manfaat.
