FINANSIALNEWS.COM — Perubahan cara masyarakat mengonsumsi dan menyebarkan informasi kini menempatkan pemerintah pada posisi yang tidak lagi dominan. Jika sebelumnya instansi negara mengendalikan arus informasi melalui rilis resmi dan saluran resmi, saat ini publik yang justru memproduksi dan mengunggah konten terlebih dahulu, terutama melalui media sosial.

Pergeseran Pola Komunikasi

"Kalau dulu, panggung media itu driven by the government," kata Bima mewakili Menteri Dalam Negeri dalam forum bertema "Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi" di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta.

Kini langkahnya terbalik. Masyarakat melihat, merekam, mengunggah, hingga membentuk persepsi publik, baru kemudian pemerintah memberikan respons. Bima menegaskan pergeseran pola yang ekstrem ini tidak bisa dianggap remeh oleh jajaran kehumasan pemerintahan.

Kecepatan merespons menjadi kunci agar ruang informasi tidak dibiarkan kosong. Keterlambatan penjelasan resmi, menurutnya, berisiko memicu spekulasi dan narasi negatif yang berkembang, termasuk melalui potongan video, komentar, maupun opini dari pihak yang berseberangan.

Praktik Baik Penangkal Hoaks di Daerah

Sejumlah pemerintah daerah dinilai telah menunjukkan praktik yang tepat. Bima mengapresiasi daerah yang memiliki unit khusus penanganan hoaks, yang bergerak cepat begitu konten negatif terdeteksi.

"Jadi begitu muncul hoaks, begitu muncul DFK tadi, langsung gerak cepat, enggak lama, enggak hitungan hari, mungkin hitungan jam, mereka turun, dan opininya kebetulan berimbang dan kemudian [DFK] hilang," ujarnya.

Kecepatan semacam itu menjadi modal penting. Namun, Bima menekankan bahwa respons cepat saja tidak cukup tanpa kesatuan pesan di lingkungan pemerintahan.

Narasi Tunggal dan Peran Humas Sejak Awal

Humas tidak seharusnya dilibatkan di akhir proses ketika kebijakan atau program sudah berjalan. Bima mendorong keterlibatan humas sejak awal melalui proses ko-kreasi bersama perangkat daerah lainnya, sehingga narasi yang disampaikan ke publik terencana dan disepakati bersama.

"Fokus kepada narasi tunggal yang dominan, yang direncanakan, disepakati di awal," imbuhnya.

Ia juga meminta media monitoring diperkuat. Alat ini tidak hanya untuk mengukur penerimaan publik atas sebuah kebijakan, tetapi juga membaca sentimen secara menyeluruh. Dengan begitu, pemerintah dapat lebih proaktif menyampaikan capaian dan praktik baik di daerah, bukan sekadar bersikap defensif menghadapi disinformasi.