JAKARTA - Pengembang energi surya SUN Energy membidik partisipasi pada proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas raksasa seiring daya terpasang perseroan di Indonesia yang telah menyentuh 300 megawatt (MW), atau menyumbang sekitar 20% dari total kapasitas PLTS nasional yang mencapai 1,5 gigawatt (GW).
Group Head of Marketing SUN Energy Anggita Pradipta menuturkan bahwa perseroan mulai mengepakkan sayap bisnis ke ranah independent power producer (IPP) guna menangkap peluang ekspansi energi terbarukan yang diakselerasi pemerintah.
Salah satu target yang disasar yakni agenda pengembangan PLTS 100 gigawatt peak (GWp) yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Jembrana, Bali, pada akhir Agustus 2026.
"Peluangnya cukup besar. Asta Cita Presiden juga menargetkan peningkatan bauran energi dan kalau dibandingkan kami bicara RUPTL yang 17,1 [GW]. Terus kemudian ada Asta Cita Presiden untuk ketahanan energi 103 [GWp]. Mana yang paling cepat diinstalasi? Yang paling cepat dikerjakan industri. Jadi kami yang dorong lewat industri," ujarnya di sela-sela "SUN 10th Year Anniversary: A Decade of Impact" di Surabaya, Selasa (8/9/2026).
Anggita mengutarakan bahwa rekam jejak portofolio SUN Energy di level regional yang membentang dari Indonesia, Thailand, Vietnam, hingga Australia telah menembus 500 MW. Pihak perseroan mencermati potensi pertumbuhan bisnis energi surya tidak lagi terbatas pada proyek rooftop, melainkan juga proyek ber-skala masif.
"Kami sekarang sedang ke situ karena sekali tender, kapasitasnya besar-besar. Kami mau juga, kami sudah cukup expert di rooftop dan industri, kami pikir kami sudah cukup expert. Kami kembangkan lagi IPP, kami ingin mendapatkan project. Pemerintah kemarin sudah membuka project Mentari 1, Mentari 2, kami ada Mentari 3. Kami mau ikut ambil bagian dalam project tersebut," ungkapnya.
Kendati giat menambah kapasitas terpasang, Anggita menegaskan SUN Energy saat ini lebih memprioritaskan profitabilitas berkelanjutan (sustainable profitability) ketimbang sebatas memburu pembesaran volume PLTS.
Alihkan Fokus dari SPKLU
Arah kebijakan tersebut turut mendorong SUN Energy mengalokasikan sumber daya dari lini Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di area perkotaan menuju elektrifikasi sektor industri.
SUN Mobility Head of Business Development Energy Wilson mengungkapkan operasional SPKLU yang dikelola perseroan lewat brand Auto Force sejak 2021 dinilai belum menguntungkan secara kalkulasi bisnis.
"Kalau kami hitung-hitung dari prospeknya, secara revenue ternyata kurang menarik. Jadi memang ada beberapa industri yang kami fokuskan, terutama di mining dan logistik, yang lebih menarik dan lebih berdampak terhadap revenue," ucap Wilson.
Berdasarkan pandangan Wilson, ceruk pasar dari kebutuhan efisiensi biaya operasional di ranah industri terbukti lebih menjanjikan. Penetrasi energi baru terbarukan (EBT), menurutnya, kini tak cuma berwujud pemasangan panel surya atap, melainkan sudah merambah elektrifikasi armada operasional serta alat-alat berat.
Peluang tersebut membentang lebar di sejumlah lini, seperti pertambangan, perkebunan, logistik, sampai fast-moving consumer goods (FMCG).
Anggita menimpali bahwa pemanfaatan teknologi energi bersih dan elektrifikasi di area tambang maupun perkebunan sanggup mendongkrak pangkas biaya energi lebih dari 40% jika dibandingkan pemakaian energi berbasis fosil.
Sementara itu pada sektor logistik dan FMCG, penggunaan armada berbasis listrik mampu memangkas durasi operasional yang sebelumnya terbuang akibat aktivitas pengisian bahan bakar. Situasi ini utamanya kerap dijumpai di kawasan terpencil yang memerlukan durasi lebih lama demi memperoleh bahan bakar minyak (BBM).
Akselerasi elektrifikasi ini juga dipicu oleh tuntutan pasar ekspor. Regulasi ketat seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dari Uni Eropa memacu industri manufaktur berorientasi ekspor di tanah air mempercepat transisi menuju rantai pasok yang ramah lingkungan guna menjaga daya saing komoditasnya.
"Mereka harus punya sertifikasi bahwa produk ini diproduksi dengan sumber energi yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga itu meningkatkan daya saing industri yang memang orientasinya untuk ekspor ke Eropa dan Amerika. Eropa terutama karena menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism. Jadi kalau mereka mau masuk pasar Eropa, mereka harus punya sertifikat hijau," ujar Anggita.
