JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memotivasi kerja sama lintas sektor demi menanggulangi dampak kendala anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebagai wujud komitmen berkesinambungan dalam mendongkrak budaya literasi tanah air.
"Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Rerie, sapaan akrab Lestari, memandang bahwa kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, instansi daerah, serta warga sangat dibutuhkan dalam program penguatan literasi publik.
Di samping itu, kolaborasi yang terbentuk wajib diwujudkan melalui aksi yang konkrit. Terlebih lagi, informasi mutakhir dari Perpusnas mencatat bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional per Maret 2026 masih bertengger di level 40,6 atau tergolong dalam kategori rendah.
Oleh sebab itu, berbagai tindakan nyata mesti segera dieksekusi, contohnya melalui pengoptimalan peran daerah dalam merangsang budaya membaca serta memperkokoh sinergi antarpihak yang merangkul sektor swasta, pegiat literasi, serta komunitas lokal.
"Salah satu problem utama literasi bukan semata ketiadaan minat baca, tetapi masih rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Butuh kreativitas bersama untuk menjangkau hingga pelosok, misalnya dengan memaksimalkan peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tersebar di daerah,” ucapnya.
Rerie yang juga duduk sebagai anggota Komisi X DPR RI itu turut mengusulkan penerapan kebijakan fiskal yang berpihak pada dunia perbukuan, salah satunya lewat penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas buku serta bea pajak untuk kertas yang menjadi bahan baku buku.
"Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tak mampu menelaah informasi dengan baik karena rendahnya kemampuan literasi, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa di masa datang,” ucapnya.
Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR pada hari Kamis (16/7), Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz memaparkan bahwa dengan ketersediaan pagu anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp377,9 miliar, program distribusi buku gratis ke desa-desa serta taman bacaan yang mulanya berjalan sukses kini harus dihentikan sepenuhnya.
Besaran anggaran tersebut mengalami susut dibanding periode 2025 ketika Perpusnas memperoleh alokasi dana sebesar Rp721,6 miliar.