JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan bahwa negara sedang merancang pendirian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai langkah meneguhkan kedaulatan Republik Indonesia atas niaga serta penentuan nilai komoditas penting.
"Intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kami miliki harus kami yang menentukan. Selama ini kan enggak," ucap Prasetyo di area Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari Senin (17/8/2026).
Prasetyo menyampaikan bahwa Bursa Mineral dan Komoditas Strategis bakal memiliki wujud serupa dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Ya kurang lebih (seperti BEI). Indonesia Commodity Exchange atau Icomex," ungkapnya.
Prasetyo menyebutkan negara tengah meracik beberapa urusan sehubungan dengan pendirian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, meliputi pemilihan komoditas yang kelak diniagakan lewat bursa itu.
Menurut pandangannya, komoditas yang masuk perhitungan adalah komoditas yang menjadi hasil produksi pokok tanah air.
"Belum, belum diputuskan. Yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kami yang paling utama. Misalnya CPO (minyak sawit mentah), nikel, dan batu bara," paparnya.
Prasetyo menerangkan bahwa bursa itu kelak mempunyai sistem perniagaan yang mempertimbangkan aneka variabel dalam penetapan nilai, meliputi ongkos maupun tren tarif komoditas di pasar global.
"Kan nanti ada mekanismenya. Ada cost-nya, ada ininya, harga dunianya bagaimana," tuturnya.
Berkenaan dengan sudah eksisnya Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), Prasetyo membenarkan negara mesti menata kedudukan bursa komoditas yang sudah berjalan itu ke dalam rancangan yang sedang diracik.
"Makanya ini sedang proses untuk nanti diatur sedemikian rupa," ujar Prasetyo.
Dirinya menegaskan probabilitas ICDX kelak menyatu bersama rancangan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, namun tak menampik peluang bursa itu terus beroperasi secara mandiri.
"Bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," tambahnya.
Terdahulu, Presiden Prabowo Subianto mematok target RI memegang Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang mulai berjalan pada 1 Januari 2027.
Pada Pemaparan Pengantar/Keterangan Negara mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 serta Nota Keuangannya di Gedung MPR RI Jakarta, Jumat (14/8), ia mendambakan regulasi tentang pelaksanaan bursa itu mampu lekas dirapatkan serta disahkan dalam tempo cepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Dengan dukungan DPR, rencana kami 1 Januari 2027 kami akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," jelas Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menuturkan pendirian bursa ini adalah fase terusan dari regulasi ekspor satu pintu yang sedang digarap negara. Negara pun sudah merundingkan wacana ini bareng Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut pandangannya, RI sepanjang berpuluh tahun berperan sebagai salah satu penghasil terbesar global untuk aneka komoditas vital, semisal kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi serta karet.
Walau demikian, ia menakar nilai sejumlah komoditas RI sejauh ini masih sering ditetapkan lewat bursa komoditas di ranah internasional. Keadaan itu dipandang butuh dirombak supaya RI selaku negara penghasil memegang andil lebih dominan di dalam mematok tarif komoditasnya.