JAKARTA - Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar aksi korporasi rights issue atau Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sepanjang 2026. Nilai target dana dalam aksi tersebut bervariasi, mulai dari puluhan miliar hingga puluhan triliun rupiah.
Selain nilai dana, investor perlu mencermati informasi penting seperti harga pelaksanaan, rasio HMETD, jumlah penerbitan saham baru, penggunaan dana, serta jadwal pelaksanaan.
Berdasarkan data keterbukaan informasi emiten dan jadwal HMETD Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sejumlah rights issue pada 2026 telah rampung, sementara sebagian lainnya masih berlangsung atau dijadwalkan hingga kuartal III dan IV 2026.
Salah satu aksi yang tengah berjalan adalah rights issue PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) dengan periode pelaksanaan HMETD 20–28 Agustus 2026. ENRG menetapkan harga pelaksanaan Rp310 per saham dengan target dana maksimal sekitar Rp4,12 triliun.
Setelah ENRG, beberapa emiten dijadwalkan memasuki periode HMETD pada September hingga Oktober 2026, seperti PT Fortune Indonesia Tbk. (FORU) pada 22 September–1 Oktober, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. (AHAP) pada 28 September–2 Oktober, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) pada 1–14 Oktober, serta PT Berlina Tbk. (BRNA) pada 7–14 Oktober 2026.
Apa Itu Rights Issue? Rights issue merupakan aksi korporasi saat perusahaan terbuka menerbitkan saham baru dan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham lama.
Melalui HMETD, pemegang saham lama memperoleh kesempatan untuk membeli saham baru yang diterbitkan sesuai rasio dan harga pelaksanaan yang telah ditentukan. Penerbitan saham baru ini membuat jumlah saham beredar perusahaan bertambah.
Oleh karena itu, pemegang saham lama yang memanfaatkan HMETD sesuai haknya dapat mempertahankan proporsi kepemilikannya. Sebaliknya, jika tidak menggunakan hak tersebut, persentase kepemilikan berpotensi terdilusi akibat bertambahnya saham beredar.
Ketentuan penambahan modal dengan HMETD diatur dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain melalui POJK Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setelah disetujui, emiten menentukan informasi penting seperti jumlah saham baru, harga pelaksanaan, rasio HMETD, jadwal perdagangan dan pelaksanaan, serta alokasi penggunaan dana.
Mengapa Emiten Melakukan Rights Issue? Tujuan utama rights issue adalah menambah modal perusahaan melalui penerbitan saham baru. Dana yang didapat kemudian digunakan sesuai rencana yang tercantum dalam dokumen keterbukaan informasi masing-masing emiten, di mana alokasinya bisa berbeda tiap perusahaan.
Penggunaan dana hasil rights issue mencakup berbagai kebutuhan, seperti ekspansi bisnis, modal kerja, investasi, pembayaran utang, penguatan struktur permodalan, atau kebutuhan korporasi lainnya. Maka dari itu, investor tidak hanya perlu melihat besaran nilai rights issue, tetapi juga tujuan penggunaan dana guna menilai dampaknya terhadap kinerja perusahaan ke depan.
Investor juga perlu membedakan nilai dana maksimal dengan dana yang benar-benar berhasil dihimpun. Nilai dana maksimal merupakan potensi pendapatan berdasarkan perkalian saham baru dan harga pelaksanaan, sehingga angka tersebut tidak otomatis langsung masuk seluruhnya ke kas perusahaan. Setelah periode berakhir, jumlah saham yang terealisasi diterbitkan dan dana yang terkumpul menjadi indikator hasil akhir aksi korporasi tersebut.
FORU Jadi Rights Issue dengan Dana Terbesar Berdasarkan daftar rights issue 2026, PT Fortune Indonesia Tbk. (FORU) menjadi salah satu emiten dengan target dana maksimal terbesar. FORU menargetkan dana maksimal sekitar Rp27,10 triliun dengan menerbitkan sekitar 215,09 miliar saham baru. Harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp126 per saham, dengan jadwal HMETD pada 22 September–1 Oktober 2026.
Selain FORU, terdapat emiten lain dengan nilai rights issue mencapai triliunan rupiah. Akumulasi nilai dana maksimal dari lima aksi korporasi terbesar tersebut mencapai sekitar Rp42,85 triliun. Namun, angka tersebut tetap merupakan batas maksimal target dan belum tentu seluruhnya berhasil diserap pasar.
BNBR dan SINI Sudah Selesai, ENRG Masih Berjalan Status pelaksanaan menjadi informasi penting bagi investor yang ingin berpartisipasi. PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) telah menyelesaikan periode HMETD pada 14–27 Juli 2026 dengan nilai dana maksimal sekitar Rp4,77 triliun. PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) juga telah merampungkan pelaksanaan HMETD pada 14–20 Juli 2026 dengan batas nilai Rp3,61 triliun.
Sementara itu, ENRG masih menjalankan periode HMETD hingga 28 Agustus 2026 dengan harga pelaksanaan Rp310 per saham dan estimasi dana maksimal Rp4,12 triliun. Agenda rights issue berikutnya akan dilaksanakan oleh PT Saranacentral Bajatama Tbk. (BAJA) pada 31 Agustus–4 September 2026.
Karena jadwal tiap emiten berbeda, investor disarankan memperhatikan tanggal perdagangan serta pelaksanaan HMETD sebelum mengambil keputusan investasi.
Dampak Rights Issue bagi Investor Rights issue membawa sejumlah dampak bagi pemegang saham lama, salah satunya potensi dilusi kepemilikan. Saat saham baru diterbitkan, total saham beredar bertambah. Investor yang tidak menggunakan hak HMETD akan mendapati persentase kepemilikannya menurun meski jumlah keping saham yang dimiliki tidak berkurang.
Sebaliknya, investor yang mengeksekusi HMETD berkesempatan mempertahankan proporsi kepemilikannya. Oleh sebab itu, pertimbangan rasio HMETD, harga pelaksanaan, jumlah saham baru, alokasi dana, dan jadwal pelaksanaan sangat penting sebelum mengambil tindakan.
Rights issue tidak bisa serta-merta dinilai positif atau negatif. Dampak pastinya bergantung pada tujuan penambahan modal serta efektivitas penggunaan dana tersebut untuk pertumbuhan bisnis. Rights issue bernilai triliunan rupiah tidak menjamin lebih menarik daripada aksi bernilai lebih kecil. Investor tetap harus mengevaluasi fundamental perusahaan, tujuan dana, risiko dilusi, harga pelaksanaan, serta prospek bisnis emiten ke depan.